SUMENEP – Badan Anggaran DPRD Sumenep telah merampungkan sinkronisasi hasil laporan pembahasan tingkat komisi bersama nota penjelasan bupati terkait serapan anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dari hasil tersebut, diketahui terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp259,79 miliar. Namun, ketika angka ini disandingkan dengan realisasi pembiayaan netto yang mencapai Rp441,24 miliar, maka tercatat defisit sebesar Rp181,45 miliar.
Jika dibandingkan dengan SILPA tahun anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp411,54 miliar, kondisi ini tetap menunjukkan arah positif terhadap kinerja pembangunan di Kabupaten Sumenep.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sumenep H. Zainal Arifin, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .
“Peningkatan PAD tetap menjadi fokus, tetapi tidak boleh menjadikan pajak yang memberatkan rakyat sebagai target utama,” ujar H. Zainal dalam sidang paripurna laporan Badan Anggaran DPRD Sumenep di Kantor DPRD setempat, pada Senin (2/6/2025).
Menurutnya, Pemerintah harus cermat dalam menggali potensi daerah.
“Yang jelas jangan sampai menambah beban ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi capaian kinerja pemkab, termasuk peningkatan PAD sebesar 1,84% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, capaian Indikator Kinerja Utama dengan predikat “Sangat Berhasil” serta diraihnya kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut dari BPK juga menjadi catatan positif.
“Capaian ini harus terus dijaga dan ditingkatkan. Namun, pemerintah juga perlu memberi perhatian serius terhadap rekomendasi yang telah kami sampaikan, agar pembangunan semakin merata dan berkualitas,” terangnya.
Bendahara DPC PDI Perjuangan Sumenep itu berharap agar pemkab terus menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Terus berinovasi dalam mengembangkan potensi lokal yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
