Nasional — Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menggelar aksi simbolik di depan Kantor Kementerian Komunikasi Digital dan Teknologi Republik Indonesia (Komdigi), Rabu (17/12). Aksi tersebut merupakan bentuk kritik dan kekecewaan PP KAMMI terhadap kinerja Komdigi yang dinilai belum optimal dalam menghadapi maraknya buzzerp serta penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian di ruang digital.
Aksi simbolik ini dilakukan dengan membentangkan spanduk dan membawa sampah sebagai bentuk pesan moral sekaligus sindiran terhadap lemahnya pengawasan negara di sektor informasi digital. Massa aksi menilai, di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, negara seharusnya hadir secara tegas untuk melindungi masyarakat dari manipulasi informasi yang berpotensi merusak demokrasi.
Ogy Sugianto, perwakilan PP KAMMI, menyampaikan bahwa saat ini masyarakat berada dalam kondisi rentan akibat derasnya arus informasi yang tidak terkontrol. Menurutnya, buzzerp memanfaatkan teknologi digital untuk menggiring opini publik melalui informasi yang dipelintir, tidak berimbang, bahkan sarat dengan kepentingan tertentu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Di tengah kemajuan teknologi digital yang seharusnya mempermudah masyarakat mengakses informasi yang benar, justru saat ini publik dibuat bingung karena sulit membedakan mana informasi yang faktual dan mana yang sengaja dipelintir oleh buzzerp,” ujar Ogy di hadapan Kantor Komdigi.
Ia menegaskan, lemahnya penindakan terhadap akun, media, maupun platform penyebar disinformasi menyebabkan masyarakat cenderung mempercayai semua informasi yang beredar tanpa proses verifikasi yang memadai. Kondisi ini, menurutnya, sangat berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi dan kehidupan berbangsa.
Lebih lanjut, Ogy menjelaskan bahwa simbol membawa sampah dalam aksi tersebut memiliki makna kritik yang kuat. Ia menyebut, jangan sampai kemegahan gedung dan kecanggihan teknologi Komdigi tidak sebanding dengan kinerjanya dalam membersihkan “sampah informasi” di ruang digital.
“Jangan sampai hanya gedungnya saja yang megah, sementara kinerjanya dalam melawan media penyebar fitnah dan kebencian justru lemah. Komdigi tidak boleh kalah dengan media yang menyebarkan disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK), serta harus tegas menindak media dan akun yang belum terverifikasi,” tegasnya.
Andre, salah satu peserta aksi simbolik, menambahkan bahwa kecepatan arus informasi di era digital saat ini dapat menjadi boomerang bagi negara demokrasi apabila tidak dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab oleh pemerintah.
“Kita tentu mengapresiasi kemajuan teknologi digital yang ada saat ini. Namun, jangan sampai kemajuan tersebut justru menjadi ancaman karena masyarakat menerima informasi yang tidak jelas kebenarannya, bahkan menyesatkan,” ujar Andre.
Ia menilai, tanpa pengawasan yang kuat dari negara, masyarakat berpotensi menjadi korban propaganda digital yang sengaja dibangun untuk kepentingan tertentu. Hal tersebut dapat memicu polarisasi, konflik sosial, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Andre juga menyampaikan bahwa pembentangan spanduk dalam aksi tersebut merupakan bentuk peringatan sekaligus ajakan evaluasi diri bagi Komdigi.
“Spanduk bertuliskan ‘Teknologi Komdigi Jangan Kalah Sama Teknologi Buzzerp’ sengaja kami bentangkan agar Komdigi melakukan evaluasi menyeluruh dan bekerja lebih serius dalam menjaga ruang digital Indonesia,” jelasnya.
Melalui aksi simbolik ini, PP KAMMI berharap Komdigi dapat segera mengambil langkah konkret dan terukur dalam menertibkan ekosistem digital nasional. Mereka menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh buzzerp dan harus hadir sebagai pelindung kepentingan publik di ruang digital. red/asn
