PROBOLINGGO — Baru diresmikan, Alun-Alun Kota Probolinggo yang menelan anggaran sekitar Rp4 miliar, langsung memicu kontroversi. Kawasan ruang terbuka hijau kebanggaan kota ini berubah menjadi “wisata air” setiap hujan turun, dengan genangan air yang merendam sejumlah titik hingga setinggi lutut orang dewasa, Minggu, 11/1/2026.
Berdasarkan pantauan warga dan dokumentasi yang beredar di media sosial, titik terparah berada di sisi utara, tepatnya di depan Stasiun Kereta Api, dan sisi timur, depan Perpustakaan Probolinggo.
Aktivitas warga terganggu, arus lalu lintas melambat, dan pedestrian nyaris tidak bisa digunakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau hujan, utara alun-alun selalu banjir, depan stasiun. Timur alun-alun lebih parah, depan perpustakaan,” tulis salah seorang warga dalam unggahannya yang kini viral.
Fenomena ini menimbulkan kekecewaan publik. Proyek revitalisasi yang diharapkan memperbaiki kualitas ruang publik justru menampilkan kerentanan klasik perkotaan: genangan air tetap terjadi, bahkan di area yang baru direnovasi.
Ferdi (38), pengunjung alun-alun, menilai proyek tersebut belum menjawab kebutuhan dasar tata kota.
“Kalau hujan sedikit saja, sudah seperti kolam. Ini alun-alun baru, bukan kawasan lama yang infrastrukturnya sudah uzur,” ujarnya, Minggu (11/1/2026).
Hingga berita ini ditulis, Pemerintah Kota Probolinggo belum mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan penyebab genangan dan langkah teknis yang akan diambil. Ketiadaan respons justru memicu spekulasi dan menguatkan kekecewaan publik.
Sementara itu, Feri Syafrudin, pengamat tata kota, menilai bahwa banjir yang melanda kawasan alun-alun baru Probolinggo bukan sekadar fenomena musiman biasa. Menurutnya, kondisi ini menandakan adanya masalah serius pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan proyek.
“Kapasitas saluran yang tidak memadai, kontur tanah yang salah perhitungan, hingga penutupan daerah resapan tanpa kompensasi drainase buatan yang efektif, semuanya berkontribusi pada genangan yang kini menjadi langganan setiap hujan,” ujarnya.
Feri menekankan bahwa alun-alun seharusnya menjadi etalase kota, bukan kolam dadakan. “Kawasan publik utama ini seharusnya mencerminkan profesionalisme perencanaan dan kualitas pembangunan, bukan justru memperlihatkan kelemahan teknis yang bisa merugikan warga,” tambahnya.
Kini, dirinya menuntut tindakan nyata.
Pihaknya menegaskan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo tidak bisa lagi berhenti pada pernyataan normatif atau janji perbaikan di masa depan. Audit teknis terbuka dan perbaikan struktural sistem drainase menjadi langkah wajib agar masalah klasik seperti ini tidak terus berulang.
“Jika dibiarkan, alun-alun yang semestinya menjadi kebanggaan kota justru menjadi simbol pemborosan anggaran dan kegagalan tata kelola perkotaan, yang merugikan masyarakat secara langsung,” tandasnya.
Penulis : Moch Solihin
