PROBOLINGGO – Kebijakan anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo kembali menjadi sorotan. Di tengah tekanan kebutuhan pembangunan dan efisiensi belanja daerah, instansi ini justru mengalokasikan dana ratusan juta rupiah untuk kegiatan seremonial bertajuk Gebyar Panutan Pajak.
Berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP tahun anggaran 2026, tercatat belanja jasa penyelenggaraan acara dalam sub-kegiatan penetapan wajib pajak daerah dengan pagu mencapai Rp100 juta. Yang menjadi perhatian, sumber dana kegiatan tersebut berasal dari Pendapatan Bagi Hasil (PBH) Pajak Rokok.
Sekretaris BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Aries Purwanto, membenarkan alokasi anggaran tersebut. Ia menjelaskan bahwa kegiatan itu dirancang sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Gebyar Panutan Pajak ini sebagai reward. Akan dilaksanakan triwulan IV, melibatkan Bupati, Wakil Bupati, dan Forkopimda. Ini juga menjadi bagian dari penilaian TP2DD oleh Bank Indonesia serta indikator kinerja kepala daerah,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Dalam pelaksanaannya, anggaran tersebut akan digunakan untuk pemberian penghargaan berupa barang dan piagam kepada desa dengan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercepat, serta apresiasi bagi wajib pajak hotel dan restoran.
Namun, kebijakan ini menuai kritik keras dari kalangan pengawas kebijakan publik. Perwakilan Lembaga Pusat Studi Supervisi dan Advokasi, Ahmad, menilai penggunaan dana tersebut tidak tepat sasaran.
Menurutnya, dana bagi hasil pajak rokok memiliki earmarking atau peruntukan khusus yang seharusnya diprioritaskan untuk sektor kesehatan atau penegakan hukum terhadap rokok ilegal.
“Secara regulasi, dana ini bukan untuk kegiatan seremonial. Harusnya difokuskan pada layanan kesehatan atau penindakan rokok ilegal. Ini jelas menyimpang dari semangat penganggaran berbasis prioritas,” tegas Ahmad.
Ia juga mempertanyakan sensitivitas pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat, terutama ketika sektor layanan dasar masih membutuhkan dukungan anggaran.
“Ketika masyarakat masih membutuhkan subsidi layanan kesehatan, justru anggaran digunakan untuk acara penghargaan. Ini bukan sekadar soal aturan, tapi soal keberpihakan,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan lebih rinci dari pihak terkait mengenai urgensi kegiatan tersebut, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang kerap diwarnai keterbatasan anggaran.
Penulis : Moch Solihin
