PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten Probolinggo mulai menyiapkan sumber daya aparatur yang lebih adaptif dan berorientasi pada transformasi birokrasi. Langkah tersebut diwujudkan melalui program Relaksasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026 yang diikuti puluhan pejabat strategis di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Program ini tertuang dalam Surat Tugas Nomor 800.1.4.1/606/426.202/2026 tertanggal 21 Mei 2026 yang ditandatangani atas nama Bupati Probolinggo oleh Sekretaris Daerah Ugas Irwanto.
Kegiatan tersebut bukan sekadar pelatihan formal, melainkan bagian dari upaya membangun kepemimpinan birokrasi yang mampu menjawab tantangan zaman, mulai dari transformasi digital, pelayanan publik modern, hingga pola pikir inovatif di tubuh pemerintahan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebanyak 16 pejabat tinggi pratama tercatat mengikuti program tersebut melalui dua jalur, yakni jalur transformasi dan jalur pembimbingan. Pada jalur transformasi, peserta di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Dr. Hariawan Dwi Tamtomo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dr. Roby Siswanto, Inspektur Imron Rosyadi, hingga Kepala Bappelitbangda Juwono Prasetijo Utomo.
Sementara pada jalur pembimbingan terdapat sejumlah pejabat senior seperti Kepala Dinas Sosial Rachmad Hidayanto, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hary Tjahjono, Kepala Dinas Pertanian Arif Kurniadi, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Saniwar.
Program Relaksasi RPL ini dijadwalkan berlangsung selama 52 hari, dimulai sejak 22 Mei 2026 dengan pembekalan awal dan dilanjutkan tahapan evaluasi, pembelajaran mandiri, panel assessment transformasi, hingga implementasi lapangan atau off campus.
Menariknya, materi yang diberikan tidak hanya berkutat pada administrasi pemerintahan, tetapi juga menyentuh aspek kepemimpinan modern seperti System Thinking, Design Thinking, Change Management, Digital Mindset, serta komunikasi publik dan branding.
Hal tersebut menunjukkan bahwa arah pembangunan birokrasi kini tidak lagi bertumpu pada pola kerja lama yang kaku dan administratif semata. Pemerintah mulai mendorong lahirnya pejabat yang mampu berpikir strategis, cepat beradaptasi, dan memahami kebutuhan masyarakat secara lebih luas.
Dalam tahapan akhir program, peserta juga diwajibkan mengikuti implementasi transformasi dan mentoring sebelum memasuki sesi graduation atau pelepasan. Pada tahap itu, peserta akan berbagi pengalaman, menerima sertifikat kelulusan, hingga penghargaan bagi tiga peserta terbaik.
Program ini menjadi sinyal bahwa reformasi birokrasi tidak bisa lagi ditunda. Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat dan transparan, aparatur pemerintah dituntut untuk terus belajar dan memperbarui kompetensinya.
Relaksasi RPL JPT Pratama 2026 juga menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk menyiapkan pemimpin birokrasi yang tidak hanya kuat dalam jabatan, tetapi juga memiliki visi perubahan serta keberanian menghadapi tantangan masa depan.
Di tengah derasnya perubahan era digital dan meningkatnya ekspektasi publik, kualitas kepemimpinan daerah menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan. Karena itu, investasi terbesar pemerintahan bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan kualitas manusianya.
Dokumen kegiatan tersebut tercantum dalam Surat Tugas peserta Relaksasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) JPT Pratama Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Penulis : Moch Solihin
