JAKARTA, Detikzone.id — Sehari menjelang rencana aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, pengurus Pusat Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menemui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Audiensi tersebut dipimpin langsung Ketua Umum DPN APTRI, Soemitro Samadikoen, bersama jajaran pengurus.
Pertemuan itu menjadi kesempatan APTRI menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang tengah dihadapi petani tebu, terutama terkait kebijakan harga gula dan penghitungan rendemen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
APTRI meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memberikan kepastian terhadap kondisi petani tebu di lapangan.
“Kami hadir membawa aspirasi dan jeritan para petani tebu dari daerah. Tuntutan kami tetap konsisten dan tidak berubah,” tegas Soemitro usai pertemuan.
Dalam audiensi tersebut, APTRI menyampaikan sejumlah tuntutan yang menjadi perhatian utama petani tebu.
Pertama, APTRI meminta pemerintah menetapkan kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP) gula petani tahun 2026 menjadi Rp16.875 per kilogram. Usulan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan tingginya biaya pokok produksi yang harus ditanggung petani.
Kedua, APTRI meminta Harga Eceran Tertinggi (HET) gula dihapus. Kebijakan tersebut dinilai dapat membatasi ruang terbentuknya harga yang dianggap wajar di tingkat petani.
Ketiga, APTRI menuntut transparansi dalam penghitungan rendemen tebu oleh Pabrik Gula (PG) sekaligus meminta adanya batas minimal rendemen sebesar 8 persen.
Soemitro menilai persoalan rendemen menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi petani karena berkaitan langsung dengan hasil yang diterima dari tebu yang digiling.
Menurutnya, kondisi rendemen di lapangan saat ini masih tergolong rendah dan dinilai merugikan petani.
“Rendemen harus transparan dan semestinya saat ini sudah naik minimal ke angka 8 persen,” tegasnya.
Sehari Sebelum Aksi di Istana
Pertemuan dengan KSP Dudung Abdurachman berlangsung hanya sehari sebelum APTRI berencana menggelar aksi penyampaian pendapat di depan Istana Merdeka.
Aksi tersebut rencananya melibatkan ribuan petani tebu dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pergulaan nasional.
Audiensi dengan pihak Istana menjadi bagian dari upaya APTRI menyampaikan persoalan petani melalui jalur dialog sebelum aksi berlangsung.
APTRI berharap pemerintah dapat memberikan respons konkret terhadap tuntutan yang telah disampaikan, terutama terkait harga gula, HET dan transparansi rendemen.
Hingga berita ini ditulis, pihak KSP masih melakukan koordinasi internal terkait berbagai tuntutan yang disampaikan APTRI.
Bagi petani tebu, kepastian kebijakan menjadi hal penting agar hasil produksi mereka memiliki nilai yang sebanding dengan biaya dan risiko yang dikeluarkan selama proses budidaya.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi APTRI untuk kembali menegaskan bahwa persoalan harga dan rendemen bukan hanya menyangkut angka, tetapi berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha serta kesejahteraan petani tebu.
Sehari sebelum aksi di depan Istana, APTRI memilih mengetuk pintu dialog terlebih dahulu. Kini, respons pemerintah menjadi perhatian para petani yang menunggu kepastian atas tuntutan mereka.
Penulis : Bimo
