SURABAYA – Ketika organisasi gerakan mulai terlalu nyaman duduk di kursi kekuasaan, pertanyaan tentang independensi biasanya datang belakangan. Namun di tubuh Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur, pertanyaan itu kini justru muncul semakin keras: masihkah organisasi ini berdiri sebagai kekuatan gerakan mahasiswa, atau perlahan berubah menjadi bagian dari permainan kekuasaan?
Kegelisahan tersebut disuarakan kader PMII Jawa Timur, Herdiansyah. Ia menilai PKC PMII Jatim di bawah kepemimpinan Edo tengah menghadapi persoalan serius, bukan sekadar perbedaan pandangan internal organisasi.
Menurut Herdiansyah, terdapat jarak yang semakin lebar antara cita-cita yang dikumandangkan organisasi dengan praktik politik yang dipertontonkan di lapangan. Visi menjadikan PMII Jawa Timur sebagai motor transformasi kader Ahlussunnah wal Jamaah yang religius, inklusif, adaptif terhadap disrupsi digital, serta pelopor keadilan sosial menuju Indonesia Emas 2045, dinilai berisiko tinggal menjadi slogan apabila independensi organisasi tidak dijaga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebuah organisasi gerakan mati bukan ketika sekretariatnya roboh, melainkan ketika idealisme di dalam dada para kadernya telah ditukar dan digadaikan dengan kompromi kekuasaan dan kepentingan politik sektoral,” ujar Herdiansyah.
Ia menilai persoalan tersebut terlihat dalam sikap PKC PMII Jatim setelah gelombang aksi massa pada Agustus lalu. Menurut dia, aksi yang semestinya menjadi ruang artikulasi keresahan publik justru berakhir tanpa tekanan politik yang berarti.
Herdiansyah mempertanyakan sikap PKC PMII Jatim dalam menyampaikan tuntutan massa serta menduga terdapat komunikasi atau kompromi politik di balik dinamika tersebut. Namun, dugaan itu menurutnya perlu dijawab secara terbuka oleh pimpinan organisasi agar tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan di tingkat cabang.
“Ini kritik, bukan kebencian. Kita lihat beberapa kasusnya. Pasca gelombang aksi Agustus, PKC PMII Jawa Timur justru memperlihatkan manuver yang dipersepsikan pragmatis. Banyak kader dan cabang mempertanyakan arah gerakan tersebut. Kita tidak lagi hidup dalam kebodohan. Kader hari ini mampu membaca dinamika politik,” katanya.
Kritik Herdiansyah kemudian mengarah pada isu yang lebih besar: relasi antara organisasi mahasiswa dan kekuasaan politik.
Ia mengaku melihat adanya indikasi keterikatan politik antara PKC PMII Jatim dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meski demikian, tudingan tersebut merupakan pandangan dan penilaian Herdiansyah yang masih membutuhkan pembuktian serta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.
“Menurut keyakinan saya, terdapat indikasi kuat keterikatan struktural dan kultural PKC PMII Jatim terhadap agenda politik PKB. Kalau ruang pengambilan keputusan organisasi mulai dipengaruhi kepentingan partisan, PMII berisiko kehilangan identitasnya sebagai organisasi gerakan mahasiswa yang independen,” ujarnya.
Bagi Herdiansyah, persoalannya bukan semata-mata soal kedekatan individu dengan tokoh politik. Yang lebih penting adalah apakah kedekatan tersebut memengaruhi sikap organisasi ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Sebab, organisasi gerakan yang terlalu dekat dengan kekuasaan menghadapi satu paradoks: bagaimana mungkin menjadi pengawas jika pada saat yang sama berada terlalu dekat dengan pihak yang diawasi?
Pertanyaan itulah yang kini menjadi titik kritik terhadap kepemimpinan Edo.
Herdiansyah menilai kepemimpinan PKC PMII Jatim saat ini gagal memberikan arah strategis yang cukup kuat untuk menjaga konsolidasi cabang. Ia menyebut munculnya kekecewaan dari sejumlah Pengurus Cabang (PC) sebagai indikasi adanya persoalan internal yang tidak boleh dianggap remeh.
“Di tingkat internal, kegagalan kepemimpinan Edo tercermin dari ketidakmampuan membangun konsolidasi yang solid ke cabang-cabang se-Jawa Timur. Kekecewaan dari berbagai PC menunjukkan adanya persoalan kepercayaan terhadap arah kebijakan PKC yang dinilai transaksional,” katanya.
Jika tudingan tersebut benar, persoalan yang dihadapi PKC PMII Jatim bukan sekadar persoalan pergantian kepemimpinan atau perbedaan strategi gerakan. Yang dipertaruhkan jauh lebih besar: marwah organisasi.
Sebab, gerakan mahasiswa kehilangan daya gigitnya bukan karena tidak memiliki massa, melainkan ketika massa tersebut tidak lagi memiliki keberanian untuk mengatakan “tidak” kepada kekuasaan.
Dalam situasi semacam itu, kritik menjadi basa-basi, demonstrasi menjadi seremoni, dan idealisme perlahan berubah menjadi mata uang politik.
Herdiansyah pun menyerukan kader PMII di Jawa Timur untuk kembali mengingat khittah organisasi. Menurutnya, independensi bukan sekadar kata yang dicantumkan dalam dokumen organisasi, tetapi harus terlihat dalam sikap ketika berhadapan dengan kekuasaan.
“PMII ini pada prinsipnya adalah benteng gerakan. Gerakan harus terjamin independensinya, harus berani kritis, dan harus jelas keberpihakannya, yakni berpihak penuh pada kepentingan rakyat, bukan kepada elite kekuasaan,” tegasnya.
Pada akhirnya, kritik terhadap PKC PMII Jatim menyisakan satu pertanyaan sederhana tetapi tajam: ketika organisasi gerakan terlalu lama berada di ranjang kekuasaan, siapa yang sebenarnya sedang tidur! kekuasaan atau idealisme kadernya?
Penulis : Herdiansyah
Editor : Alim
