Bogor – Rencana aksi unjuk rasa besar-besaran akan digelar di Kabupaten Bogor pada Kamis, 2 Oktober 2025. Aksi ini akan dipusatkan di depan Kantor Bupati Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor dengan mengusung isu utama Revisi Peraturan Bupati (Perbub) No.44 Tahun 2023, rangkap jabatan anggota DPRD, serta persoalan anggota DPRD yang absen namun tetap menerima gaji.
Ketua NGO Kabupaten Bogor Bersatu, Rizwan Riswanto, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan bersama atas praktik-praktik yang dinilai tidak mencerminkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
> “Kami bersama puluhan lembaga dan organisasi masyarakat serta pers di Bogor Raya sepakat turun ke jalan. Aspirasi ini bukan untuk kepentingan kelompok, tetapi demi kebaikan tata kelola pemerintahan Kabupaten Bogor,” tegas Rizwan kepada wartawan, Selasa (23/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rizwan menyebut sedikitnya 23 lembaga telah menyatakan komitmen bergabung dalam aksi tersebut. Di antaranya:
Badan Penelitian Independent Kekayaan Penyelenggara Negara (BPI KPN) Kabupaten Bogor
Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia (IPJI) Kabupaten Bogor
Gerakan Nasionalis 98
Gerakan Rakyat Peduli Keadilan dan Kemakmuran (GRPKK) Kabupaten Bogor
Aliansi Insan Pers Bogor Raya (AIPBR)
Perkumpulan Masyarakat Pemantau Anggaran (Permapan)
Media Center Bogor Raya (MCBR)
Asosiasi Jurnalis Nusantara Indonesia (AJNI)
Generasi Muda Peduli Tanah Air (Gempita)
LSM Pasundan Raya
Pemuda Muslim Indonesia Bersatu
Gerakan Mahasiswa Pemuda Bogor (GMPB)
Aliansi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor Raya
Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Bogor
LSM Wawasan Citra Nusantara
Forum Pers Independent Indonesia (FPII Korwil Bogor)
Persatuan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJID) Kabupaten Bogor
Aliansi Jurnalis Warga Indonesia (AJWI)
Pers Pemerhati Masyarakat Bogor Timur (PPMBT)
Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia)
Forum Wartawan Pemantau Peradilan (Forwara)
Perkumpulan Wartawan Online Independent Nusantara (PWOIN)
GARDA P3MB
Dengan jumlah massa yang ditargetkan mencapai 200 orang, aksi ini akan menggunakan mobil komando, spanduk, poster, dan bendera sebagai alat peraga.
Rizwan berharap aksi ini dapat berjalan damai, tertib, serta menjadi peringatan bagi para pemangku kebijakan untuk lebih mendengarkan suara rakyat.
> “Kami tidak ingin aksi ini dipandang sebagai bentuk kegaduhan. Ini adalah panggilan moral agar Pemkab dan DPRD Bogor segera memperbaiki tata kelola pemerintahan sesuai aspirasi masyarakat,” pungkasnya.
Clean governance (pemerintahan bersih) pemerintahan daerah yang berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta tindakan tidak etis lainnya, Sesuai amanat cita2 Reformasi dan kami mewakili aktivis 98 terus memantau kebijakan di pemerintahan kab Bogor, ujar Agung dekil Gerakan Nasional 98.
Penulis : Rahman
