Pontianak – Heboh diberitakan beberapa media dengan narasi negatif sehingga Dinas Perkim Provinsi tangguhkan usulan atau proposal pembangunan dari Wartawan dan LSM 01/072024.
Beberapa pekan lalu Dinas Perkim Provinsi Kalimantan Barat mengundang sejumlah LSM dan Wartawan di Aula Perkim Provinsi guna menyerap aspirasi teman teman Wartawan dan LSM
Lebih dari seratus Wartawan dan LSM hadir dalam acara tersebut, dari seratus lebih wartawan dan LSM yang hadir di bagi menjadi 5 kelompok kerja, dimana setiap kelompok di akan diapresiasi dinas sebanyak 3 usulan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perkelompok yang beranggotakan kurang lebih 20 orang, untuk mengusulkan proposal pembangunan untuk daerah yang sampai saat ini kurang terjangkau oleh teman teman dinas.
Syafarahman Ketua Umum Lumbung Informasi Masyarakat menyesalkan pemberitaan miring yang di keluarkan media, dengan narasi bahwa Dinas Perkim Menyuap Para Wartawan dan LSM untuk tidak membuka kasus kasus Dinas Perkim.
“Saya yang gentol menyoroti pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim Provinsi Kalimantan Barat merasa miris dituding menerima Suap dari Dinas Perkim,” ucapnya.
Sampai Hari ini pihaknya mengharamkan jika ada Dinas Perkim memberikannya amplop apa lagi suap.
“Justru dengan dinas meminta kita untuk mengusulkan Proposal untuk Daerah Daerah yang dianggap urgen oleh LSM dan Wartawan untuk dibangun kami bisa memperjuangkan jalan jalan warga yang sampai saat ini belum tersentuh pembangunan,” tuturnya.
Setelah diarahkan oleh Kepala Dinas Perkim pihaknya menyodorkan proposal pembangunan jalan, dengan membawa harapan masyarakat agar daerahnya dapat disentuh pembangunan oleh pemerintah.
Dalam rapat tersebut tidak ada narasi dinas memberikan Pekerjaan kepada Wartawan dan LSM untuk tidak memberitakan proyek proyek perkim kedepannya.
Bahkan saat menyerahkan proposal kepada Kabid Perkim, pohaknya mengatakan proposal diakomodir atau tidak bagi kami bukan masalah, yang jadi masalah adalah ketika bungkam.
“Jngan anggap ini suap agar kami diam saat menemukan kesalahan dalam kegiatan kegiatan perkim kedepannya. Saat ini kami merasa kecewa dengan kawan kawan yang telah salah dalam menafsirkan kegiatan tersebut dari memperjuangkan menjadi suap,” tuturnya .
Siapa yang akan bertanggung jawab jika usulan yang kami masukkan ke dinas Perkim dibatalkan, apakah pimpinan media yang memberitakan dengan narasi yang tendensius mau membangun daerah tersebut.
“Kami berharap kepada Dinas Perkim untuk meninjau kembali aspirasi kami ini dan tidak membatalkan atau memutuskan harapan masyarakat,” katanya.
LSM dan Wartawan sudah jelas tugas dan fungsinya melakukan sosial kontrol dan memberitakan berdasarkan sumber yang sangat bisa dipercaya dan sudah mengkonfirmasi pihak pihak terkait, jadi janganlah membangun narasi narasi yang menyudutkan sesama wartawan.
Penulis : Rhm
