Jakarta, 28 Oktober 2025 – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyelenggarakan Diskusi Publik Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran dengan tema “Menakar Arah dan Peran dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045” di Warunk Upnormal Cikini, Jakarta.
Kegiatan diskusi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran menjadi momentum evaluasi terhadap capaian kebijakan strategis pemerintahan selama satu tahun terakhir.
Dalam sambutannya, M. Amri Akbar selaku Ketua PP KAMMI menyampaikan bahwa refleksi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi terhadap program-program prioritas pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, ada sejumlah program prioritas yang menjadi fokus utama. Kehadiran kita di sini untuk menakar semua itu, sekaligus memberikan masukan dan kritik konstruktif,” ujar Amri ketua PP KAMMI.
Kebijakan Pertahanan Era Prabowo: Arah Baru Menuju Kemandirian
Dalam paparannya, Dr. Sidratahta menilai arah kebijakan pertahanan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perubahan signifikan menuju sistem pertahanan yang modern, mandiri, dan terintegrasi dengan pembangunan nasional.
“Kebijakan pertahanan di era ini tidak hanya berbicara tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang kemandirian bangsa melalui industrialisasi, teknologi, dan diplomasi pertahanan. Pertahanan menjadi pilar ekonomi dan inovasi nasional,” ujar Dr. Sidartahta.
Ia menjelaskan bahwa karakter historis militer Indonesia sebagai self-created army yaitu militer yang lahir dari perjuangan rakyat, dan harus terus diperkuat dengan profesionalisme dan tata kelola yang transparan.
“Kita perlu menjaga semangat kerakyatan TNI, tetapi di saat yang sama memastikan bahwa pertahanan nasional tetap berada dalam kerangka demokrasi dan pengawasan sipil,” tegasnya.
Modernisasi dan Transformasi Sistem Pertahanan
Akademisi Universitas Kristen Indonesia (UKI) menilai berbagai langkah strategis yang diambil pemerintahan saat ini, seperti Pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan, Penguatan komponen cadangan, Alih teknologi dan produksi bersama industri strategis, serta strategi Perisai Trisula Nusantara, merupakan bentuk nyata upaya mewujudkan kemandirian dan modernisasi pertahanan nasional.
Ia menambahkan bahwa peningkatan anggaran pertahanan dari Rp245,2 triliun menjadi Rp335 triliun pada tahun 2025 adalah sinyal kuat bahwa negara menempatkan pertahanan sebagai prioritas strategis.
“Namun penguatan militer harus diiringi akuntabilitas publik dan keseimbangan peran sipil agar tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi,” ungkapnya.
Sementara itu, M. Amri Akbar, Ketua Umum PP KAMMI, menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mendukung kebijakan pertahanan nasional yang berorientasi pada pembangunan bangsa.
“Kita mendukung transformasi pertahanan nasional, namun tetap menegaskan prinsip civilian objectives control, di mana rakyat dan masyarakat sipil memiliki ruang dalam menentukan arah dan nilai-nilai kebijakan pertahanan,” tambahnya.
Pertahanan Maritim dan Diplomasi Global
Dr. Sidratahta juga menyoroti pentingnya fokus strategis pada pertahanan maritim. Ia menjelaskan bahwa posisi geografis Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua menempatkan negara ini dalam posisi strategis global.
“Indonesia harus menjadikan laut sebagai pusat pertahanan dan ekonomi masa depan. Matra maritim adalah tulang punggung pertahanan dan juga masa depan kedaulatan ekonomi kita,” ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dalam memperkuat diplomasi pertahanan dan memainkan peran proaktif dalam perdamaian dunia.
“Diplomasi pre-emptive yang dilakukan Indonesia menunjukkan bahwa pertahanan bukan semata alat perang, tapi juga sarana menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan,” tegasnya.
Sinergi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045
Diakhir, Dr. Sidratahta sepakat bahwa pembangunan pertahanan nasional tidak boleh dipisahkan dari misi besar Indonesia Emas 2045. Kemandirian pertahanan, profesionalisme TNI, partisipasi masyarakat, dan inovasi teknologi adalah empat pilar utama menuju bangsa yang kuat dan berdaulat.
“Kebijakan pertahanan yang kokoh, transparan, dan berpihak pada rakyat akan menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan besar dunia,” tutup Dr. Sidratahta Muhtar. red/asn
Penulis : Ari
