Sumenep – Perubahan perilaku masyarakat di era digital kini menjadi tantangan serius bagi kehumasan pemerintah. Jika dulu rilis berita dianggap cukup untuk menyampaikan program pemerintah, kini pola komunikasi publik berubah drastis. Pemerintah dituntut bergerak cepat, kreatif, dan berbasis data agar tidak kehilangan kepercayaan masyarakat, khususnya generasi muda.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Putut Darmawan, saat membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Timur di Gedung Pertemuan Diskominfo Provinsi Jawa Timur, Selasa (19/05/2026).
Dalam paparannya, Putut menegaskan bahwa humas pemerintah kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyampai informasi. Lebih dari itu, humas harus mampu menjadi penghubung strategis antara pemerintah dan masyarakat melalui komunikasi yang transparan, solutif, dan mampu membangun kepercayaan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bridging komunikasi ke pemerintah wajib menggunakan strategi yang matang dalam memanfaatkan media secara optimal,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan Laporan Edelman Trust Barometer 2025, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah berada di posisi cukup tinggi, yakni peringkat keenam dunia dengan angka 75 persen. Namun di balik capaian tersebut, ancaman perubahan pola konsumsi informasi masyarakat dinilai semakin kompleks.
Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2025 menunjukkan dominasi penggunaan internet berada di kalangan generasi produktif dan melek digital. Generasi milenial tercatat mencapai 89,12 persen, Gen Z sebesar 87,80 persen, hingga baby boomers 59,40 persen.
Menurut Putut, kondisi ini menjadi alarm keras bagi humas pemerintah agar segera beradaptasi dengan pola komunikasi baru yang lebih cepat, visual, dan dinamis.
“Anak muda sekarang tidak lagi menjadikan Facebook sebagai platform utama. Instagram, TikTok, Youtube, dan Reels justru menjadi ruang baru pembentuk opini publik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti hasil riset Digital Reuters Institute 2026 yang menyebutkan sebanyak 39 persen generasi muda kini menjadikan media sosial sebagai sumber utama mendapatkan berita. Angka itu dinilai menjadi bukti nyata terjadinya pergeseran besar dalam cara masyarakat menerima informasi.
Tak hanya itu, berdasarkan penelitian Amiros Arguedas, generasi muda di Asia kini jauh lebih tertarik pada konten audiovisual dibandingkan teks konvensional. Karena itu, humas pemerintah dituntut tidak sekadar membuat rilis berita, melainkan harus mampu mengemas narasi program pemerintah dalam format visual yang menarik dan mudah dipahami masyarakat.
“Kalau lima sampai sepuluh tahun lalu kita masih fokus membuat rilis berita, sekarang kita dituntut lebih kreatif mengemas narasi program pemerintah ke dalam visual yang dinamis,” katanya.
Putut juga mengajak seluruh pemangku kehumasan di Jawa Timur memperkuat koordinasi dan konsolidasi komunikasi publik agar narasi pemerintah pusat dan daerah berjalan linier serta berdampak nyata bagi masyarakat.
“Pemangku humas harus mampu mengorkestrasi narasi berbasis data agar komunikasi pemerintah benar-benar mampu meningkatkan kepercayaan publik,” tandasnya.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Universitas Brawijaya sebagai upaya memperkuat kapasitas komunikasi publik di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Penulis : Redaksi
