Oleh: Dr. Adi Suparto dan Tim Penyelaras
Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hasil survei Indonesia Network Election Survey (INES) mencatat tingkat kepuasan publik sebesar 79,3 persen. Tingkat kepercayaan kepada Presiden bahkan tercatat 82,1 persen.
Survei yang dilakukan pada September 2026 itu melibatkan 1.400 responden di 36 provinsi dengan metode multistage random sampling. Margin of error sekitar 2,48 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Angka tersebut menunjukkan bahwa secara umum penilaian publik terhadap kepemimpinan Prabowo masih berada pada tingkat yang tinggi. Namun, angka survei tidak boleh dibaca sebagai tanda bahwa seluruh persoalan pemerintahan telah selesai.
Justru di balik angka 79,3 persen itu terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang tidak kecil.
Faktor yang Mengangkat Kepuasan
Menurut Direktur Eksekutif INES Andri Gunawan, sejumlah aspek pemerintahan memperoleh penilaian relatif tinggi dari responden.
Sebanyak 78,2 persen responden mengapresiasi keberanian, ketegasan, dan kecepatan pemerintah dalam mengeksekusi program yang dinilai pro-rakyat.
Di bidang diplomasi, 80,3 persen responden menyatakan puas dan percaya terhadap strategi Presiden Prabowo yang membawa agenda penguatan ekonomi Indonesia dalam berbagai lawatan ke luar negeri.
Program kesejahteraan sosial dan bantuan sosial juga memperoleh tingkat kepuasan 78,7 persen. Sementara penanganan kemiskinan mendapat penilaian puas sebesar 68,2 persen.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memperoleh dukungan. Sebanyak 78,2 persen responden menyatakan setuju agar program tersebut dilanjutkan.
Di bidang politik, 78,3 persen responden menilai kondisi politik Indonesia dalam keadaan stabil dan baik.
Data tersebut memperlihatkan adanya sejumlah kebijakan dan pendekatan pemerintahan yang memperoleh respons positif dari masyarakat.
Namun, kepuasan publik tidak berhenti pada program yang mendapatkan apresiasi. Ukuran lainnya justru berada pada persoalan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Ekonomi dan Lapangan Kerja Masih Menjadi Catatan
Di sektor ekonomi, tingkat kepuasan hanya berada di angka 50,8 persen. Sebanyak 45,1 persen responden menyatakan kurang puas.
Persoalan lapangan kerja juga menjadi perhatian. Sebanyak 50,7 persen responden menyatakan kurang puas terhadap penanganan sulitnya mencari pekerjaan.
Sementara itu, 54,8 persen responden mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok.
Angka tersebut penting karena ekonomi bukan sekadar statistik makro. Bagi masyarakat, ekonomi diterjemahkan melalui harga beras, kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, ongkos transportasi, kesempatan mendapatkan pekerjaan, serta kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga.
Karena itu, tingginya tingkat kepuasan secara umum tetap perlu dibaca berdampingan dengan persoalan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat.
Dukungan publik akan memiliki makna yang lebih kuat apabila dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Dinamika Politik dan Perkara di Mahkamah Konstitusi
Pada saat survei berlangsung, dinamika politik nasional juga berjalan.
Mahkamah Konstitusi saat ini menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang antara lain mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden.
Perkara tersebut diregistrasi dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dalam persidangan 23 September 2026, KPU menyampaikan pandangan bahwa permohonan tersebut berkaitan dengan sengketa proses yang menurut KPU merupakan kewenangan Bawaslu, bukan kewenangan MK dalam konteks sengketa hasil pemilu. Pihak pemohon memiliki pandangan berbeda mengenai kewenangan MK untuk memeriksa perkara tersebut.
Karena proses hukum masih berjalan, perkembangan perkara tersebut sebaiknya ditempatkan dalam kerangka hukum dan konstitusi, bukan ditarik menjadi kesimpulan politik sebelum ada putusan.
Hal yang juga penting adalah membedakan antara penilaian masyarakat terhadap kinerja Presiden dengan persoalan hukum mengenai syarat pencalonan Wakil Presiden.
Keduanya merupakan persoalan yang dapat dinilai publik secara berbeda.
Angka Tinggi Bukan Berarti Tidak Ada Kritik
Survei INES juga mencatat 17,4 persen responden menyatakan kurang atau tidak puas terhadap kinerja Presiden, sedangkan 3,3 persen tidak memberikan jawaban. Untuk tingkat kepercayaan, 16,5 persen menyatakan kurang atau tidak percaya dan 1,4 persen tidak menjawab.
Angka tersebut menunjukkan bahwa di tengah tingkat kepuasan yang tinggi, tetap terdapat kelompok masyarakat yang memiliki penilaian berbeda.
Dalam demokrasi, suara tersebut bukan gangguan.
Kritik justru dapat menjadi bagian penting dari mekanisme koreksi pemerintahan.
Pemerintah tidak hanya membutuhkan dukungan, tetapi juga membutuhkan kritik yang berbasis fakta agar kebijakan dapat diperbaiki ketika ditemukan kelemahan.
Langkah ke Depan
Jika angka kepuasan ingin diterjemahkan menjadi kepercayaan yang berkelanjutan, perhatian pemerintah dapat diarahkan pada persoalan yang paling terasa oleh masyarakat.
Pertama, pengendalian harga kebutuhan pokok perlu terus diperkuat. Stabilitas harga memiliki hubungan langsung dengan daya beli dan ketahanan ekonomi rumah tangga.
Kedua, penciptaan lapangan kerja perlu menjadi perhatian serius. Pertumbuhan ekonomi pada akhirnya perlu diterjemahkan menjadi kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Ketiga, program bantuan sosial dan MBG perlu dijalankan dengan transparansi, pengawasan, serta ketepatan sasaran. Semakin besar sebuah program, semakin penting pula akuntabilitasnya.
Keempat, dinamika hukum dan politik perlu dihadapi melalui mekanisme konstitusional. Proses di Mahkamah Konstitusi harus diberi ruang untuk berjalan sesuai hukum, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kelima, pemerintah perlu menjaga ruang kritik. Kepuasan 79,3 persen bukan berarti seluruh masyarakat memiliki pandangan yang sama.
Penutup
Angka 79,3 persen dapat dibaca sebagai gambaran bahwa sebagian besar responden survei memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Namun, angka tersebut bukan garis akhir.
Di balik angka itu masih terdapat persoalan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, kemiskinan, kualitas pelayanan publik, serta dinamika hukum dan politik yang harus dihadapi.
Pada akhirnya, ukuran paling konkret dari keberhasilan pemerintahan bukan hanya angka survei.
Ukuran itu adalah apakah masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, mendapatkan pekerjaan yang layak, merasakan pelayanan negara, memperoleh perlindungan hukum, dan melihat kebijakan pemerintah berjalan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, 79,3 persen seharusnya dibaca bukan sebagai alasan untuk berhenti, melainkan sebagai tanggung jawab untuk bekerja lebih sungguh-sungguh.
Kepercayaan publik adalah amanah.
Dan amanah selalu menuntut pembuktian.
