SUMENEP, Detikzone.id – Pengelolaan bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Sumenep mulai diarahkan menuju sistem digital melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Digitalisasi ini diharapkan dapat mempermudah pemutakhiran data penerima sekaligus mendukung penyaluran bantuan yang lebih transparan dan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Pragaan, Misbah, saat Apel Pagi di halaman Kantor Kecamatan Pragaan, Senin (28/9/2026).
Menurut Misbah, digitalisasi bansos merupakan bagian dari upaya memindahkan manajemen perlindungan sosial ke dalam platform digital terpusat dengan dukungan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Digitalisasi bansos ini melalui Portal Perlinsos,” jelas Misbah.
Ia menjelaskan, penerapan sistem tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai unsur di tingkat daerah, termasuk masyarakat. Salah satu langkah yang didorong adalah koordinasi dengan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk membantu proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Semua unsur bisa masuk menjadi agen Perlinsos. Kita bisa masuk membantu masyarakat,” imbuhnya.
Dengan keterlibatan berbagai pihak, pemutakhiran data penerima bantuan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi. Data yang akurat menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, termasuk PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Misbah juga menyampaikan apresiasi kepada para bidan desa yang selama ini turut membantu proses verifikasi komitmen penerima bantuan PKH, khususnya untuk komponen kesehatan.
“Terima kasih kepada para bidan desa atas dukungannya dalam verifikasi ini,” ungkapnya.
Digitalisasi melalui Portal Perlinsos diharapkan tidak hanya mempermudah pengelolaan data, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memastikan data penerima bantuan tetap sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dengan sistem yang semakin terintegrasi, proses pemutakhiran data PKH dan BPNT diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga bantuan sosial dapat diberikan berdasarkan data dan kondisi penerima yang sebenarnya.
