SUMENEP – Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) Kecamatan Pasongsongan menggelar pertemuan rutin pada Kamis (12/11/2026) di SDN Lebeng Barat I, Kabupaten Sumenep. Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi antarguru PAI sekaligus membahas kesiapan pelaksanaan Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS) I yang dijadwalkan mulai 21 November 2026.
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris KKKS Kecamatan Pasongsongan, Agus Sugianto, S.Pd., Ketua KKG PAI Kecamatan Pasongsongan, Abu Siri, S.Ag., tuan rumah yang diwakili Helmi Hidayati, S.Pd.I., serta para guru Pendidikan Agama Islam dari berbagai satuan pendidikan di wilayah Kecamatan Pasongsongan.
Mengawali kegiatan, Helmi Hidayati, S.Pd.I., selaku guru PAI SDN Lebeng Barat I, menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran perwakilan KKKS dan seluruh guru PAI yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti pertemuan tersebut.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyambutan, penyediaan hidangan, maupun fasilitas tempat masih terdapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan.
Sementara itu, Sekretaris KKKS Kecamatan Pasongsongan, Agus Sugianto, S.Pd., yang juga Kepala SDN Padangdangan I dan dikenal dengan ciri khas blangkon dalam berbagai aktivitas publiknya, hadir mewakili Ketua KKKS Kecamatan Pasongsongan.
Dalam sambutannya, Agus terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Pengawas Bina SD Kecamatan Pasongsongan, H. Abu Supyan, M.Pd., Pengawas PAI Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, Jufri, M.Pd.I., serta Ketua KKKS Kecamatan Pasongsongan, H. Akhmad Busri, M.Pd. Ketiganya berhalangan hadir karena pada waktu bersamaan memiliki agenda kegiatan lain.
Pada kesempatan tersebut, Agus memberikan perhatian khusus terhadap tertib administrasi kepegawaian dan pemenuhan kinerja guru, baik bagi guru berstatus PNS, PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu.
Ia mengingatkan para guru PAI agar memeriksa kembali Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), khususnya bagi guru yang kepala sekolahnya mengalami mutasi. Koordinasi dengan kepala sekolah yang baru dinilai penting untuk memastikan kesesuaian unit organisasi yang tercantum dalam administrasi kepegawaian.
Menurutnya, perubahan kepemimpinan di satuan pendidikan perlu diikuti dengan pengecekan administrasi agar tidak terjadi ketidaksesuaian data yang berpotensi menyulitkan guru ketika dokumen tersebut dibutuhkan.
“Jangan sampai kita merasa administrasi sudah aman, tetapi ketika dilakukan pengecekan ternyata unit organisasi dalam SKP masih tercatat di sekolah lama. Bagi teman-teman guru yang kepala sekolahnya mengalami mutasi, saya mengimbau agar segera berkoordinasi dengan kepala sekolah yang baru untuk memastikan semuanya sudah sesuai,” pesan Agus.
Selain persoalan SKP, ia juga mengingatkan seluruh guru agar tidak menunda pengisian dan penyelesaian kinerja melalui Ruang GTK Kemendikdasmen yang telah terintegrasi dengan sistem SKP.
Agus menilai, kedisiplinan dalam menyelesaikan administrasi kinerja merupakan bagian dari tanggung jawab profesional seorang guru. Terlebih, dokumen SKP Tahun 2026 nantinya dapat sewaktu-waktu diminta sebagai bagian dari kelengkapan administrasi kepegawaian.
Perhatian tersebut, menurutnya, semakin penting bagi guru PPPK paruh waktu yang membutuhkan kesiapan dokumen administrasi sebagai salah satu persyaratan dalam proses peralihan status menuju PPPK penuh waktu.
“Jangan menunggu sampai ada permintaan data administrasi baru kita sibuk mengerjakan. Seluruh guru, baik PNS, PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu, harus mulai menuntaskan kinerja di Ruang GTK dan memastikan SKP-nya tertib. Ketika sewaktu-waktu diminta, kita sudah siap dengan dokumen yang diperlukan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kesiapan administrasi bukan sekadar memenuhi kewajiban formal, melainkan bentuk tanggung jawab dan profesionalisme guru dalam menjalankan tugas pendidikan.
Sementara itu, Ketua KKG PAI Kecamatan Pasongsongan, Abu Siri, S.Ag., memimpin musyawarah bersama anggota terkait persiapan pelaksanaan Asesmen Sumatif Akhir Semester I yang direncanakan berlangsung mulai 21 November 2026.
Pembahasan mencakup kesiapan penyusunan dan ketersediaan soal asesmen, koordinasi antarguru, serta sejumlah teknis pelaksanaan lainnya agar kegiatan asesmen dapat berjalan tertib dan sesuai dengan perencanaan.
Melalui musyawarah tersebut, diharapkan seluruh guru PAI memiliki pemahaman dan kesiapan yang sama sehingga pelaksanaan asesmen di masing-masing satuan pendidikan dapat berlangsung dengan baik.
Pertemuan KKG PAI Kecamatan Pasongsongan kali ini memperlihatkan bahwa forum kelompok kerja guru memiliki peran strategis yang tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kompetensi pembelajaran, tetapi juga menjadi ruang berbagi informasi, penguatan administrasi profesi, dan penyamaan persepsi dalam menghadapi agenda pendidikan.
Dengan koordinasi yang baik dan kesadaran untuk terus meningkatkan profesionalisme, KKG PAI Kecamatan Pasongsongan diharapkan mampu memperkuat kontribusi guru Pendidikan Agama Islam dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik.







