SUMENEP – Distribusi solar bersubsidi di Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, dinilai berada dalam kondisi memprihatinkan. BBM yang semestinya menjadi penopang kehidupan masyarakat kecil justru dilaporkan dijual hingga Rp15.000 per liter. Bahkan, seorang sopir mengaku harus membeli solar di Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) Kangean dengan harga Rp13.000 per liter.
Kondisi ini bukan sekadar persoalan mahalnya harga bahan bakar. Lebih jauh, muncul pertanyaan besar mengenai pengawasan distribusi BBM bersubsidi di wilayah kepulauan. Jika benar terjadi penjualan dengan harga jauh di atas ketentuan, siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana mekanisme tersebut bisa berlangsung?
Dugaan permainan dalam tata niaga BBM bersubsidi ini memantik kecaman keras dari Mohammad Syafie, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kangayan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai persoalan tersebut harus segera diusut karena masyarakat, terutama nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil, berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan.
Tak hanya menyoroti persoalan harga, Syafie juga meminta aparat menelusuri dugaan tekanan dari seorang pemodal terhadap pengelola APMS Kangean. Nama H. Mathosen disebut dalam informasi yang berkembang terkait dugaan tersebut. Namun, kebenaran dugaan maupun bentuk tekanan yang dimaksud masih membutuhkan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Keluhan serupa disampaikan Sahrawi, seorang sopir yang mengaku biasa membeli solar di APMS Kangean. Ia menyebut harga solar yang dibelinya telah mencapai Rp13.000 per liter.
“Bagaimana tidak naik, APMS menjual dengan harga Rp13.000 per liter,” ungkap Sahrawi.
Pernyataan tersebut semakin memperkuat desakan agar pihak berwenang memeriksa mekanisme penjualan di APMS Kangean. Mulai dari harga pembelian, pasokan, kuota, jalur distribusi, hingga dugaan keterlibatan pihak pemodal harus ditelusuri secara terbuka.
Ironisnya, ketika pemerintah pusat menyerukan pemberantasan penyelewengan BBM bersubsidi, masyarakat Kangean justru dihadapkan pada laporan harga solar yang jauh dari ketentuan.
Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, publik menaruh harapan agar penindakan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi semakin nyata dan menjangkau seluruh wilayah. Terlebih, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya telah meminta Kapolri menindak tegas oknum penimbun BBM subsidi dan memprosesnya secara hukum.
Jangan sampai instruksi pemberantasan mafia BBM hanya terdengar lantang di tingkat pusat, sementara dugaan penyimpangan di daerah tidak mendapatkan penanganan serius. Masyarakat membutuhkan bukti penegakan hukum, bukan sekadar imbauan.
Syafie mendesak Pertamina, BPH Migas, Polda Jawa Timur, dan Polresta Sumenep segera turun tangan. Ia meminta seluruh rantai distribusi solar bersubsidi di Kangean diperiksa, termasuk menelusuri dugaan intervensi pihak tertentu terhadap pengelola APMS.
“Jangan sampai subsidi pemerintah yang diperuntukkan bagi rakyat justru menjadi sumber persoalan dan keresahan masyarakat. Jika ditemukan penyimpangan dalam distribusi maupun penetapan harga, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Kritikan menohok juga datang dari kalangan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Kepulauan Kangean. Mereka menilai persoalan distribusi solar bersubsidi tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Sebab, BBM merupakan kebutuhan penting yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, transportasi, perikanan, dan kehidupan masyarakat kepulauan.
Keresahan berbagai elemen masyarakat tersebut semestinya menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. Persoalan ini membutuhkan penjelasan terbuka, bukan dibiarkan berkembang menjadi tanda tanya di tengah masyarakat.
Kapolri, Jangan Tutup Mata!
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto jangan sampai kecolongan. Komitmen pemberantasan mafia dan penyalahgunaan BBM bersubsidi harus dibuktikan hingga ke wilayah kepulauan. Polda Jawa Timur dan Polresta Sumenep juga perlu menjadikan persoalan ini sebagai perhatian serius.
Jangan biarkan masyarakat terus menanggung mahalnya harga BBM, sementara dugaan persoalan di balik distribusinya tidak pernah mendapatkan jawaban.
Subsidi negara adalah hak rakyat, bukan ladang bisnis segelintir pihak. Jika ada permainan, bongkar! Jika ada pelanggaran, tindak! Jangan biarkan hak masyarakat Kangean dipertaruhkan tanpa kepastian hukum.
Sementara itu, hingga berita ini disusun, pihak pengelola APMS Kangean maupun H. Mathosen yang disebut dalam dugaan persoalan tersebut belum memberikan klarifikasi terkait harga solar, mekanisme distribusi, serta dugaan tekanan terhadap pengelola APMS.
Redaksi detikzone.id tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
