DETIKZONE.ID, CIBINONG – Komisi I DPRD Kabupaten Bogor menggelar rapat kerja untuk membahas sengketa lahan PT Ferry Sonnevile di Cibinong, Jawa Barat, pada Selasa (14/1/2025).
Rapat tersebut diadakan di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Bogor dan dihadiri oleh berbagai tokoh dan perwakilan, termasuk Acang Suryana, Randi Maulana (mantan Direktur Utama PT Ferry Sonnevile), Camat Gunung Putri, Kepala Desa Bojong Nangka, Kepala Desa Tlajung Udik, serta perwakilan Desa Gunungputri.
Selain itu, hadir juga perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bogor Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Irvan Maulana, menyatakan bahwa sengketa lahan yang melibatkan PT Ferry Sonnevile masih berlanjut hingga saat ini. Dalam rapat tersebut, ia mengungkapkan pentingnya langkah komprehensif untuk mencari solusi atas masalah ini yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, kecamatan, dan BPN.
“Hari ini, Komisi I DPRD Kabupaten Bogor menggelar rapat untuk memanggil sejumlah pihak terkait guna membahas permasalahan sengketa lahan PT Ferry Sonnevile ini,” kata Irvan.
Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya memberikan batas waktu hingga Maret 2025 bagi PT Ferry Sonnevile untuk menyelesaikan site plan dan membuktikan dasar kepemilikan lahan sesuai dengan Hak Guna Bangunan (HGB), agar sengketa tidak berlarut-larut.
“Kami minta site plan PT Ferry Sonnevile diselesaikan sesuai dengan HGB agar tidak ada lagi sengketa lahan. Akhir bulan Maret kami tunggu,” lanjutnya.
Irvan berharap sengketa lahan antara masyarakat dan PT Ferry Sonnevile, khususnya di Kecamatan Gunung Putri, dapat segera diselesaikan. Ia juga menekankan perlunya peran aktif dari dinas teknis terkait, seperti Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Kantor ATR/BPN Wilayah II Kabupaten Bogor, untuk menyelesaikan masalah yang telah berlangsung bertahun-tahun tersebut.
Penulis : Rahman
