JAKARTA- Pj Bupati Bogor, Bachril Bakri hadiri kegiatan Gala Dinner kolaborasi Pembangunan di Jawa Barat menuju Indonesia Emas tahun 2025, yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di Hutan Kota By Plataran Jakarta, pada Selasa malam (21/1/25).
Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengungkapkan bahwa, tugas utamanya sebagai Penjabat Gubernur, yaitu memastikan kelancaran pemerintahan sambil menjaga stabilitas jelang Pemilu Serentak 2024. Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memastikan Pemilu berlangsung aman, damai, serta adil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saat pertama kali menjabat, fokus saya adalah mempersiapkan Pemilu Serentak. Namun, komunikasi dengan berbagai pihak menjadi prioritas, termasuk dengan DPR RI dari Dapil Jawa Barat, agar pembangunan di Jawa Barat dapat diakselerasi,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, beberapa isu strategis yang menjadi perhatian Pemda Provinsi Jawa Barat, salah satunya adalah Bandara Internasional Kertajati dan pengelolaan persampahan di kawasan Bandung Raya.
Lanjut Bey Machmudin menambahkan bahwa, proyek Legok Nangka sebagai salah satu solusi jangka panjang. Proyek ini dirancang menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) pertama di Asia Tenggara dengan kapasitas besar. Namun, proyek tersebut masih terkendala kesepakatan jual beli listrik dengan PLN.
Menurutnya, bandara yang memiliki potensi besar tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama minimnya rute penerbangan domestik.
“Kertajati saat ini masih menjadi tantangan bagi Pemprov karena penyertaan modal dari APBD lebih banyak terserap untuk operasional, bukan pengembangan. Meski sudah ada rute internasional seperti Scoot Airlines dari Singapura dan penerbangan haji, jumlah penumpang belum signifikan,” kata Bey.
Namun, ia optimistis terhadap pengembangan Kertajati sebagai Hub Kargo, dengan rencana pengiriman perdana dari Australia pada 28 Januari mendatang. Ia menegaskan perlunya dukungan lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan operasional bandara ini.
Selain itu, pengelolaan persampahan di kawasan Bandung Raya juga menjadi perhatian.
“Kami masih menunggu lampu hijau dari Kejaksaan untuk menyelesaikan kesepakatan ini,” imbuhnya.
