Lombok Tengah – Keputusan terbaru terkait susunan Komisaris Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) memantik reaksi keras dari sejumlah tokoh pariwisata di NTB, khususnya kawasan Lombok Tengah. Mereka menyuarakan penolakan keras atas absennya representasi lokal dalam jajaran komisaris tersebut.
Salah satu tokoh yang paling vokal adalah Lalu Alamin, Presiden Solidaritas Warga Intern Mandalika sekaligus pemilik New Kuta Cove Hotel. Dukungan terhadap langkah penolakan ini juga datang dari tokoh-tokoh lain seperti Haji Bangun, Kepala Desa Mertak dua periode, dan budayawan NTB Lalu Putria.
Lalu Alamin menilai ketidakhadiran perwakilan dari NTB dalam struktur Komisaris ITDC sebagai bentuk pengabaian terhadap kontribusi daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bahkan kami akan berkonsultasi untuk boikot Komisaris ITDC dengan para tokoh ini. Sudah banyak yang menghubungi saya, tapi kami menunggu waktu untuk boikot ITDC. Ini semacam penghinaan bagi kami yang meniadakan otak (perwakilan) khususnya dari Lombok Tengah selatan dan orang NTB pada umumnya,” ungkapnya ketika di wawancarai wartawan di Kuta Mandalika, Kamis (10/7/2025).
Sebagai Kepala Bidang Humas Mandalika Hotel Association (MHA), Lalu Alamin juga mengingatkan bahwa ketidakhadiran representasi lokal bisa memicu ketegangan sosial yang lebih besar di masa mendatang. Baginya, kekosongan ini menunjukkan lemahnya komunikasi antara ITDC dan masyarakat lokal.
“Contohnya seperti pengosongan lahan Tanjung Aan ini karena memang tidak ada yang tokoh berbicara atas nama ITDC dengan bahasa yang dimengerti, dengan sejarah yang kuat maka menjadi luar. Orang Sumatera bisa klaim, bule bisa klaim,” tegasnya.
Menurutnya, kehadiran satu saja tokoh lokal yang memahami sejarah dan dinamika sosial kawasan Mandalika akan sangat membantu meredam konflik dan menjadi jembatan komunikasi yang efektif dengan masyarakat.
Lebih jauh, Lalu Alamin juga mengkritisi lambannya respons dari Gubernur NTB, Dr. Lalu M. Iqbal, yang dinilai tidak proaktif dalam menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Saya yakin semuanya menolak (Komisaris ITDC). Harapan kita semoga ini bisa ditinjau kembali. Semoga gubernur memiliki formula yang tepat untuk diajukan ke pusat seperti apalah. Yang jelas kalau ini (keputusan penunjukan) dari pusat menjadi salah satu kegagalan dari gubernur ini,” tutupnya. red/asn
Penulis : Red
