SAMPANG, Detikzone.id – Moch. Wijdan Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia ( PKDI ) Madura Raya menegaskan pentingnya soliditas dan kekompakan kepala desa di seluruh Madura. Menurutnya, tantangan besar yang dihadapi desa tidak akan dapat diselesaikan jika para pemimpinnya berjalan sendiri-sendiri. (27/11/2025).
Ia menekankan bahwa persatuan adalah kunci untuk memperkuat posisi kepala desa dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Tanpa kebersamaan, suara desa tidak akan cukup kuat untuk didengar di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. ucapnya
“Saya meminta semua kepala desa di Madura Raya untuk terus bergandengan tangan. Kita harus kompak, karena tanpa kekompakan, perjuangan kita tidak akan kuat,” tegasnya di hadapan ratusan kepala desa di madura saat memberikan sambutan di pelantikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam penyampaian visi dan arah kepemimpinan PKDI Madura, Wijdan memaparkan temuan penting hasil kunjungannya ke empat kabupaten di Madura. Ia menyebut ada dua persoalan besar yang hampir merata dialami para kepala desa.
Keluhan pertama adalah lemahnya pendampingan hukum bagi kepala desa. Banyak kades tersandung masalah administratif hingga teknis, namun tidak mengetahui langkah advokasi yang benar.
Menurut Wijdan, kondisi ini rawan dimanfaatkan oleh pihak tertentu, sehingga PKDI harus hadir sebagai lembaga pembela dan pelindung bagi kepala desa.
Keluhan kedua berkaitan dengan keterbatasan anggaran desa. Ia menilai pembangunan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan Dana Desa karena hasilnya belum merata dan masih menyisakan banyak kebutuhan mendesak.
“Kepala desa membutuhkan sumber anggaran lain selain Dana Desa. Pemerintah perlu memikirkan skema baru agar desa tidak stagnan,” ujarnya. Pernyataan itu langsung disambut riuh tepuk tangan.
Dalam kesempatan tersebut, Wijdan juga menyoroti kondisi unik dan mengkhawatirkan yang terjadi di Kabupaten Sampang. Dari total 180 desa, hanya 37 desa yang memiliki kepala desa definitif.
Sementara itu, sebanyak 143 desa masih dipimpin oleh penjabat (PJ) kepala desa. Wijdan menyebut kondisi ini sebagai “alarm serius” bagi pemerintah daerah.
Ia menilai keberlanjutan pembangunan desa akan terhambat jika kepemimpinan tidak berada di tangan kepala desa hasil pilihan rakyat. Menurutnya, PJ tidak memiliki legitimasi yang sama dan rentan terhadap intervensi politik.
“Kami berharap Ketua PKDI Jawa Timur Serta Ketua Pembina PKDI Nasional ikut menyuarakan agar Pilkades di Sampang segera digelar pada tahun 2026. Jangan sampai desa terus dipimpin PJ, karena esensi desa ada pada kepala desa hasil pilihan rakyat,” tuturnya dengan nada tegas.
Pelantikan kemudian ditutup dengan doa bersama. Suasana hening memenuhi ruangan saat para tokoh desa memanjatkan harapan agar kepemimpinan baru PKDI Madura benar-benar membawa perubahan.
PKDI Madura menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran organisasi dalam mengawal setiap persoalan desa, mulai dari regulasi, pendampingan hukum, hingga penguatan anggaran.
Dengan kepemimpinan baru, para kepala desa se-Madura optimistis PKDI akan menjadi kekuatan strategis dalam memperjuangkan hak, pembangunan, dan kemandirian desa.
Penulis : Anam
