SEMARANG, Detikzone.id – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan bahwa aktivitas pemerintahan serta pelayanan publik di Kabupaten Pati tetap berjalan normal, menyusul adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo.
Menurut Taj Yasin, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan tidak ada kekosongan layanan kepada masyarakat meskipun kepala daerah setempat tengah menghadapi persoalan hukum.
Seluruh perangkat daerah diminta tetap fokus menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Pemerintahan harus tetap berjalan,” kata Taj Yasin saat ditemui di Wisma Perdamaian, Semarang, Selasa (20/1/2026).
Ia mengungkapkan, informasi terkait OTT tersebut diketahui dari pemberitaan media massa. Hingga kini, Pemprov Jateng masih menunggu pernyataan resmi dari KPK terkait konstruksi perkara yang sedang ditangani.
“Kami menghormati kewenangan KPK dan menunggu penjelasan resmi. Pemerintah provinsi tidak ingin berspekulasi sebelum ada keterangan yang jelas,” ujarnya.
Taj Yasin menegaskan, Pemprov Jateng mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi dan berkomitmen menghormati proses hukum yang berjalan.
Ia menilai, penegakan hukum merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Atas nama pemerintah provinsi, kami mendukung langkah penegakan hukum dan berharap prosesnya berjalan transparan,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan para kepala daerah di Jawa Tengah agar menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran penting untuk senantiasa menjaga integritas dan kepercayaan publik.
“Jabatan adalah amanah. Oleh karena itu, setiap kepala daerah harus menjauhi praktik korupsi dan selalu bekerja untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Taj Yasin memastikan penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pati tetap berlangsung optimal. Bantuan logistik, layanan kesehatan, serta kebutuhan dasar warga terdampak banjir dipastikan tetap tersalurkan.
“Distribusi bantuan dan layanan kesehatan bagi korban banjir tetap berjalan. Tidak ada yang dihentikan,” jelasnya.
Pemprov Jateng juga mengoptimalkan layanan pengaduan melalui aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni agar masyarakat dapat melaporkan kebutuhan mendesak, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan warga dengan kondisi kesehatan tertentu.
“Kami ingin memastikan tidak ada warga yang terlewat dalam penanganan banjir ini,” pungkasnya.
Penulis : Mualim
