SUMENEP, Jumat, 5/6/2026- Setelah sempat ramai berseliweran di ruang publik hingga memantik kegaduhan persepsi di tengah masyarakat, Kantor BPN Sumenep akhirnya menyampaikan bahwa salah satu berkas sertipikat roya atas nama Herlin yang sebelumnya menjadi polemik telah dinyatakan rampung dan kini sudah dapat diambil langsung di loket pelayanan.
Namun, kabar “selesai” itu tidak serta-merta meredam suhu kegelisahan warga. Di lapangan, justru muncul narasi yang berlawanan arah bahwa penyelesaian administrasi tidak otomatis menghapus ingatan publik atas proses panjang yang mereka nilai penuh ketidakjelasan, berliku, dan minim kepastian dari awal hingga akhir bahkan disebut sebut sebagai instansi yang disesaki oknum pejabat yang tak amanah.
Di tengah gencarnya arahan Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menekankan reformasi birokrasi harus memotong keruwetan layanan dan menghadirkan kepastian cepat bagi rakyat, kondisi di lapangan justru kembali memunculkan jarak yang terasa mencolok antara instruksi pusat dan realitas pelayanan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagi sebagian warga, perkara ini sudah bergeser dari sekadar urusan dokumen menjadi pengalaman panjang yang menguras kesabaran, energi, bahkan perlahan menggerus kepercayaan terhadap wajah pelayanan publik itu sendiri.
MI, warga Pabian, menjadi salah satu suara paling keras. Ia mengaku harus menjalani penantian hampir lima bulan tanpa kepastian yang menurutnya sudah melampaui batas kewajaran pelayanan di era sekarang.
“Parah ini. Lima bulan saya urus, tidak ada kejelasan sama sekali. Setiap kali tanya jawabannya berubah-ubah. Rasanya seperti digantung tanpa ujung. Di BPN ini banyak oknum yang diduga tak amanah dan pemain. Jika tak berduit maka berbelit belit, seakan akan perintah Presiden sekalipun di BPN Sumenep ini tak berlaku,” ujarnya.
MI menilai, yang paling menyakitkan bukan semata lamanya proses, tetapi ketiadaan penjelasan yang terang sejak awal pengurusan. Menurutnya, masyarakat tidak menolak prosedur, tetapi menuntut kejujuran arah dan kepastian waktu.
Di sisi lain, FN, tokoh masyarakat Sumenep, ikut meluapkan kegelisahan yang sama. Ia menyebut kondisi ini sudah melewati batas kewajaran pelayanan dan perlahan menggerus kepercayaan publik yang selama ini dibangun.
FN bahkan melontarkan pernyataan keras yang mencerminkan akumulasi kekecewaan yang mulai sulit dibendung di akar rumput.
“Kalau memang harus dibongkar, bongkar sekalian semua yang bikin pelayanan ini jalan di tempat seperti ini. Kasus demikian menirit dia sudah seperti penyakit kronis yang sulit disebuhkam walaupun di era Prabowo sekalipun,’ tegasnya.
Nada emosinya semakin meninggi ketika menyinggung posisi masyarakat kecil yang menurutnya paling rentan menjadi korban dari ketidakpastian layanan.
“Kalau perlu tiap hari aksi sampai suara ini didengar sampai pusat. Sampai kapan rakyat harus menunggu tanpa jawaban? Saya meyakini kasus ini tidak hanya menjerat satu orang tapi banyak orang,” ujarnya.
Di tengah situasi tersebut, di tingkat warga juga mulai muncul bisik-bisik ketidakpercayaan. Meski belum dapat dibuktikan secara resmi, sebagian menilai alur pelayanan tidak sepenuhnya transparan, terutama karena lamanya proses yang tidak disertai penjelasan yang dianggap layak sejak awal.
Bagi mereka, persoalan utama bukan hanya lemot dan “lama”, melainkan “tidak jelas kenapa menjadi lama”.
Sementara, setelah dikonformasi sederet alasan lamanya penguruaan salah satu sertifikat atas nama Herlin dan kemudian viral, Kasi BPN Sumenep, Imron, menegaskan bahwa sertipikat roya yang dipersoalkan telah selesai diproses dan kini sudah dapat diambil di loket pelayanan.
“Sudah selesai, silakan diambil di loket,” ujarnya singkat, 4/6/2026.
Sebelumnya, pihak BPN menjelaskan bahwa berkas tersebut sempat berada pada tahap pemetaan oleh seksi teknis sebelum akhirnya dinyatakan tuntas dan masuk tahap akhir penyelesaian administrasi.
Meski memberikan kepastian status, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab kegelisahan publik terkait alur proses yang mereka alami.
Meski status administrasi telah dinyatakan selesai, gelombang kritik di tengah masyarakat tidak ikut mengendur. Justru sebaliknya, kasus ini kembali membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang kualitas pelayanan pertanahan di daerah.
Aktivis kebijakan publik, Ahmadi, menilai kasus ini bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola berulang yang perlu segera dibenahi secara menyeluruh.
“Kalau pola seperti ini terus terjadi, berarti ada yang tidak selesai di dalam sistemnya sendiri. Ini bukan sekadar soal orang per orang, tapi soal sistem layanan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa yang paling melukai masyarakat bukan hanya lamanya proses, tetapi absennya kepastian sejak awal pengurusan.
“Orang masih bisa menerima kalau prosesnya panjang, tapi tidak bisa menerima kalau sejak awal tidak ada kejelasan,” tegasnya.
Ahmadi juga menyebut pihaknya tengah menghimpun berbagai aduan masyarakat dan membuka opsi untuk membawa persoalan ini ke tingkat lebih tinggi, termasuk Kementerian ATR/BPN hingga Ombudsman RI.
“Kalau dibiarkan, ini bukan hanya jadi masalah administrasi, tapi bisa berubah menjadi krisis kepercayaan publik. InsyaAllah minggu depan kita masukkan surat aksi demonstrasi. Kita akan bongkar semua permainan di BPN Sumenep ini,” katanya.
Ia menyebut, tuntutan dia sebenarnya sederhana namun sangat mendasar bahwa kepastian waktu, kejelasan proses, dan transparansi layanan harus lurus.
” Yang jelas bagi masyarakat, sertipikat tanah bukan sekadar lembaran administrasi, melainkan simbol kepastian hukum sekaligus penopang kehidupan ekonomi keluarga. Ketika prosesnya tidak jelas, yang terganggu bukan hanya urusan teknis, tetapi juga rasa aman dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Hingga kini, kisruh pelayanan pertanahan di Sumenep masih menjadi kemelut. Meski satu berkas telah dinyatakan selesai dan dapat diambil di loket, perdebatan di masyarakat belum ikut selesai.
Kasus ini meninggalkan satu catatan besar bahwa dalam pelayanan publik, penyelesaian administrasi saja tidak cukup yang lebih penting adalah kepastian, kejelasan, dan transparansi sejak awal proses, agar kepercayaan publik tidak terus terkikis.
Penulis : Red
