PROBOLINGGO – Pengelolaan anggaran daerah sejatinya bukan ajang perlombaan angka penyerapan. Uang rakyat yang dialokasikan dalam APBD adalah wujud janji pelayanan yang dampaknya harus benar-benar berdenyut di tengah kehidupan masyarakat.
Pesan menohok itu ditegaskan oleh Bupati Probolinggo, Gus Haris, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2026 di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Senin (26/10/2026). Di hadapan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat, Gus Haris menginstruksikan percepatan program kerja tanpa menomorduakan asas manfaat.
“Anggaran adalah janji pemerintah yang ditulis dalam angka. Tugas kita adalah memastikan janji itu benar-benar dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, bukan hanya berlomba-lomba dalam penyerapan anggaran, tetapi bagaimana anggaran tersebut bisa dimanfaatkan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata,” tegas Bupati Haris dengan nada lugas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan tajam tertuju pada sisa anggaran belanja yang masih jumbo. Berdasarkan data per 30 September 2026 (sebelum Perubahan APBD), realisasi belanja daerah Kabupaten Probolinggo baru menyentuh angka Rp1,599 triliun atau 66,62 persen dari pagu Rp2,400 triliun. Artinya, masih ada
“kewajiban” sebesar Rp801,46 miliar anggaran belanja yang mengendap dan belum terealisasi.
Bupati Haris meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk turun ke lapangan dan membedah sumbatan yang ada. Ia tidak ingin terjebak dalam laporan di atas kertas yang terkesan aman namun minim progres nyata.
“Saya ingin mengetahui perkembangan terbarunya, kegiatan mana yang tertinggal serta hambatan apa yang membutuhkan keputusan. Jangan sampai laporan terlihat tenang, sementara pekerjaan di lapangan justru bermasalah,” cetusnya.
Secara khusus, sektor infrastruktur jalan menjadi perhatian utama seiring dengan berubahnya cuaca. Bupati mengingatkan agar pengerjaan fisik dikebut sebelum intensitas hujan meninggi, mengingat jalan merupakan urat nadi perekonomian, mobilitas, dan penekan biaya transportasi warga. Selain itu, belanja modal yang baru menyentuh 32,54 persen—dengan catatan Dinas PUPR sebesar 42,33 persen dan Dinas Sosial 22,90 persen diminta untuk segera dievaluasi.
Kendati dibayangi rapor merah di beberapa sektor belanja modal, performa makro Kabupaten Probolinggo mendapat acungan jempol dari Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur, Henggar Sulistiarto. Realisasi belanja Probolinggo tercatat berada di atas rata-rata nasional kabupaten yang berada di angka 55,90 persen.
“Percepatan belanja kita ini ditunggu masyarakat. Pajak dan retribusi itu dari masyarakat dan harapan kita belanja pemerintah harus segera kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat,” ujar Henggar mengingatkan.
Guna menjaga denyut pembangunan di tingkat akar rumput di tengah efisiensi fiskal, Pemkab Probolinggo juga mengucurkan anggaran afirmasi sebesar Rp100 juta untuk masing-masing desa dari total 330 desa di wilayah tersebut.
Di sisi lain, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda, Wiwit Suryaningsih, memaparkan rapor capaian indikator visi misi “SAE”. Per akhir September, capaian SAE Pendidikan dan Kesehatan memimpin di angka 71,70 persen, disusul Tata Kelola Pemerintahan (68,50%), Infrastruktur dan Lingkungan (59,45%), Ekonomi dan Pemberdayaan (59,33%), serta SAE Sosial di posisi buncit dengan 52,51 persen.
Sebagai pemacu adrenalin kinerja, rakor ini ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada tiga instansi dengan realisasi belanja triwulan III tertinggi. RSUD Tongas keluar sebagai yang terbaik di kategori badan/dinas (81,01%), Kecamatan Pakuniran memimpin di tingkat kecamatan (80,16%), dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) merajai kategori bagian dengan capaian 81,24 persen.
Melalui ketegasan ini, Pemkab Probolinggo mengirim sinyal kuat akhir tahun 2026 bukan sekadar ritual menghabiskan sisa anggaran, melainkan momentum pembuktian kualitas pelayanan publik yang konkret
Penulis : Moch Solihin
