Empat Pemda Bersinergi dengan Bea Cukai Blitar Tekan Peredaran Rokok Ilegal

Selasa, 6 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Blitar, Detikzone.id – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Blitar memperkuat sinergi dengan empat pemerintah daerah untuk menekan peredaran rokok ilegal. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2026.

Empat daerah yang terlibat dalam sinergi tersebut yakni Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC Blitar, Amri Hidayat, mengatakan alokasi DBHCHT yang diterima masing-masing daerah berbeda.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Besaran dana disesuaikan dengan kontribusi daerah terhadap penerimaan cukai serta produksi hasil tembakau.

“Setiap daerah mendapatkan alokasi yang tidak sama, mengacu pada besarnya kontribusi mereka,” ujar Amri, Rabu (28/8/2026).

DBHCHT Dialokasikan untuk Tiga Bidang

Menurut Amri, penggunaan DBHCHT telah diatur dalam tiga bidang utama dengan proporsi masing-masing. Sebesar 50 persen dialokasikan untuk program kesejahteraan masyarakat, 40 persen untuk kesehatan masyarakat, dan 10 persen untuk penegakan hukum.

Meski pengelolaan program dan anggaran menjadi kewenangan pemerintah daerah, Bea Cukai Blitar berperan dalam pengawasan dan pendampingan, khususnya pada pelaksanaan program di bidang penegakan hukum.

“Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Sosialisasi hingga Operasi Gabungan

Untuk menekan peredaran rokok ilegal, terdapat dua langkah utama yang dilakukan. Pertama, memperluas edukasi dan sosialisasi mengenai ketentuan cukai kepada masyarakat.

“Sosialisasi tidak hanya menyasar wilayah perkotaan, tetapi juga dilakukan hingga tingkat desa dan kecamatan. Perangkat desa, pemilik warung, pelaku usaha, hingga masyarakat umum menjadi sasaran edukasi mengenai ciri-ciri serta ketentuan peredaran produk hasil tembakau.

Langkah kedua berupa operasi gabungan pemberantasan rokok ilegal. Kegiatan tersebut menyasar sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi menjadi titik peredaran, mulai dari warung hingga jaringan distributor.

Sebelum operasi dilaksanakan, petugas juga mendapatkan pembekalan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran cukai.

“Pelatihan diberikan agar petugas mampu mengenali berbagai jenis pelanggaran, seperti rokok tanpa pita cukai, pita cukai bekas, pita cukai palsu, hingga pelekatan pita cukai yang tidak sesuai aturan,” kata Amri.

Lindungi Penerimaan Negara dan Pelaku Usaha Resmi

Pemberantasan rokok ilegal dinilai penting karena peredarannya tidak hanya berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Keberadaan rokok ilegal juga dapat mengganggu keberlangsungan industri hasil tembakau yang menjalankan usaha secara resmi dan berpotensi berdampak terhadap lapangan pekerjaan.

Wilayah Blitar dan daerah sekitarnya menjadi salah satu kawasan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengawasan karena berpotensi menjadi jalur distribusi barang kena cukai ilegal.

“Karena itu, pengawasan dan penindakan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah serta masyarakat.(Adv/Kmf )

Penulis Bas

Penulis : Bas

Berita Terkait

Bukan Sekadar Menanam, Bupati Fauzi Dorong Gerakan Rawat Pohon Berkelanjutan
Bupati Fauzi Luncurkan Vaksinasi DBD, Perkuat Perlindungan Kesehatan Anak Sumenep
Bupati Sikka Dorong Penguatan Mitigasi Bencana Hingga Tingkat Desa
King Abdi Olah 800 Kg Kerang Jadi 1.000 Porsi Gratis, Pantai Greenthing Paiton Diserbu Pengunjung
Bazar UMKM Rp113 Juta di Pantai Bentar Sepi Pengunjung, Pengamat Sebut Perencanaan DKUPP Probolinggo Dinilai Gagal Capai Asas Manfaat
Konflik Keluarga di Plered Purwakarta: Publik Heran Aksi Saling Tuduh Antarkerabat Terus Terulang
Anugerah Inovasi Daerah 2026, Cak Fauzi Dorong Terobosan Nyata untuk Kemajuan Sumenep
Ketua KI Sumenep Apresiasi SIPINTAR PPID, Dorong Transparansi dan Reformasi Birokrasi Digital

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 20:49 WIB

Bukan Sekadar Menanam, Bupati Fauzi Dorong Gerakan Rawat Pohon Berkelanjutan

Kamis, 12 November 2026 - 20:00 WIB

Bupati Fauzi Luncurkan Vaksinasi DBD, Perkuat Perlindungan Kesehatan Anak Sumenep

Kamis, 12 November 2026 - 14:23 WIB

Bupati Sikka Dorong Penguatan Mitigasi Bencana Hingga Tingkat Desa

Kamis, 12 November 2026 - 14:00 WIB

King Abdi Olah 800 Kg Kerang Jadi 1.000 Porsi Gratis, Pantai Greenthing Paiton Diserbu Pengunjung

Kamis, 12 November 2026 - 11:57 WIB

Bazar UMKM Rp113 Juta di Pantai Bentar Sepi Pengunjung, Pengamat Sebut Perencanaan DKUPP Probolinggo Dinilai Gagal Capai Asas Manfaat

Berita Terbaru

PEMERINTAHAN

Bupati Sikka Dorong Penguatan Mitigasi Bencana Hingga Tingkat Desa

Kamis, 12 Nov 2026 - 14:23 WIB