JAKARTA – Ketegasan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono yang melarang praktik pungutan liar (pungli) dan transaksi uang dalam penanganan perkara hukum mendapat apresiasi dari Ketua Umum Forum Koordinasi Penegakan Hukum (FORKOGAKUM), Dr. Tasrif M. Saleh, S.H., M.H.
Menurut Tasrif, larangan keras terhadap praktik meminta bayaran dalam proses penegakan hukum merupakan langkah konkret untuk mewujudkan semangat slogan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yakni “Polisi Bersama Masyarakat”.
Ia menegaskan, slogan tersebut tidak boleh sekadar menjadi jargon atau identitas komunikasi institusi, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan, tindakan, dan keteladanan pimpinan (uswatun hasanah) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Langkah Kapolda Jawa Timur patut diapresiasi. Larangan pungli merupakan wujud nyata slogan Polisi Bersama Masyarakat. Ini implementasi konkret dari semangat yang digaungkan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto,” kata Tasrif dalam keterangan tertulisnya.
Bagi Tasrif, ketika seorang Kapolda secara tegas melarang anggotanya meminta uang dalam penanganan perkara, hal itu menjadi bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Peringatan keras yang disampaikan Dekananto kepada jajaran reserse juga menunjukkan pentingnya keberanian pimpinan dalam membenahi kultur organisasi, terutama terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan.
Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono memberikan arahan kepada para Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres jajaran dan personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim di Gedung Mahameru, Mapolda Jatim, Senin (16/11/2026).
Dalam arahannya, Dekananto memperingatkan agar tidak ada anggota yang menjadikan proses penegakan hukum sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi. Peringatan tersebut mencakup seluruh tahapan penanganan perkara, mulai dari pembuatan laporan polisi, gelar perkara, peningkatan status penyidikan, hingga penetapan tersangka.
Akademisi Universitas Jayabaya tersebut menilai, kewenangan kepolisian dan seragam yang dikenakan setiap anggota merupakan amanah untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, bukan instrumen untuk melakukan transaksi atau mencari keuntungan pribadi.
Masyarakat yang mencari keadilan melalui proses hukum, lanjutnya, berhak memperoleh pelayanan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan. Tidak boleh ada permintaan imbalan di luar aturan dengan memanfaatkan posisi maupun kewenangan sebagai aparat penegak hukum.
Lebih lanjut, akademisi sekaligus praktisi hukum itu menyebut perubahan perilaku dan budaya kerja di tubuh Polri harus dimulai dari unsur pimpinan. Dalam konteks tersebut, ia mengaitkan ketegasan Kapolda Jatim dengan konsep kepemimpinan uswatun hasanah, yakni kepemimpinan yang memberikan teladan melalui tindakan nyata.
“Pemimpin harus menjadi uswatun hasanah. Artinya, apa yang disampaikan kepada bawahan harus terlebih dahulu ditunjukkan melalui tindakan nyata. Ketika Kapolda tegas menolak pungli dan melarang transaksi dalam penanganan perkara, seluruh jajaran harus menjadikan sikap tersebut sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas,” ujarnya.
Tasrif menambahkan, keteladanan pimpinan memiliki peran penting dalam membangun integritas dan profesionalitas personel kepolisian. Ketegasan terhadap anggota yang menyalahgunakan kewenangan juga harus diikuti pengawasan internal, evaluasi kinerja, serta penegakan sanksi secara konsisten berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Ia berharap langkah Kapolda Jawa Timur tersebut dapat menjadi perhatian bagi seluruh Kapolda di Indonesia. Semangat “Polisi Bersama Masyarakat” harus diterjemahkan menjadi budaya kerja yang mengutamakan kepentingan publik, menjunjung tinggi integritas, serta memastikan masyarakat mendapatkan kepastian hukum tanpa terbebani praktik pungutan liar.
“Kalau sikap dan ketegasan seperti yang ditunjukkan Kapolda Jawa Timur ini dapat diterapkan oleh seluruh Kapolda dan diikuti secara konsisten oleh jajarannya, saya yakin Polri akan semakin mendapatkan kepercayaan dan semakin dicintai masyarakat,” tutur Tasrif.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan slogan “Polisi Bersama Masyarakat” bukan terletak pada seberapa sering slogan tersebut disampaikan, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan perubahan nyata dalam pelayanan kepolisian.
“Polisi harus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang sedang mencari keadilan justru dibebani permintaan uang oleh oknum aparat. Inilah esensi Polri Bersama Masyarakat yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas,” pungkasnya.
Penulis : Rahman







