PALEMBANG – Inovasi pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mendapat ruang di forum nasional. Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH, tampil sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi (KI) di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11/2026).
Dalam forum tersebut, Bupati Fauzi memaparkan Sistem Pelayanan Informasi Terintegrasi, Transparan, Akuntabel, dan Responsif (SIPINTAR) PPID, sebuah inovasi digital yang dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi publik.
Di hadapan peserta Rakornas dari berbagai daerah, Fauzi menjelaskan bagaimana Pemkab Sumenep memanfaatkan teknologi untuk membangun sistem pelayanan informasi yang terintegrasi, sekaligus memperkuat transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui SIPINTAR PPID, masyarakat dapat mengakses Dokumen Informasi Publik (DIP) dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melalui satu platform. Dengan demikian, pemohon informasi tidak harus mendatangi kantor pemerintahan satu per satu untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan.
“Informasi publik merupakan hak masyarakat. Karena itu, pemerintah harus menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan, dan terintegrasi,” ungkap Fauzi saat memaparkan inovasi tersebut.
Menurutnya, SIPINTAR PPID tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menyederhanakan tata kelola informasi di lingkungan pemerintahan.
Seluruh OPD terhubung dalam satu platform sehingga tidak perlu membangun sistem pelayanan informasi secara terpisah. Setiap perangkat daerah cukup menyiapkan, melengkapi, dan memperbarui dokumen maupun konten informasi publik sesuai tugas dan kewenangannya.
Namun, Fauzi menegaskan bahwa keberhasilan sistem tersebut tidak hanya bergantung pada teknologi. Komitmen dan konsistensi seluruh OPD dalam menyediakan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan menjadi faktor penting.
“Seluruh OPD harus bergerak bersama. Konsistensi memperbarui informasi menjadi kunci agar SIPINTAR benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Untuk menjaga optimalisasi pelaksanaannya, Pemkab Sumenep terus memperkuat pembinaan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi publik di masing-masing OPD.
Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan informasi berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan serta mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik.
Lebih jauh, Fauzi menilai transparansi pemerintahan tidak sebatas menyediakan dokumen yang dapat diakses masyarakat. Keterbukaan juga harus membuka ruang partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Kami ingin masyarakat semakin mudah memperoleh informasi, ikut melakukan pengawasan, serta memberikan masukan konstruktif bagi pembangunan Sumenep,” tuturnya.
Keikutsertaan Bupati Sumenep sebagai narasumber dalam Rakornas KI sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan praktik inovasi pelayanan informasi publik daerah di tingkat nasional.
SIPINTAR PPID menjadi bagian dari transformasi digital Pemkab Sumenep dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pemkab Sumenep berkomitmen terus mengembangkan sistem tersebut agar akses informasi publik semakin mudah dijangkau dan kualitas pelayanan pemerintahan terus meningkat.
“Kami akan terus memperkuat SIPINTAR PPID agar keterbukaan informasi menjadi budaya pemerintahan dan pelayanan publik semakin berkualitas,” pungkasnya.







