PROBOLINGGO – Penggunaan anggaran pada gelaran Seven Beaches yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo kini tengah menuai sorotan tajam dari masyarakat. Publik mempertanyakan efektivitas dan keseimbangan antara besarnya dana APBD yang dikucurkan dengan dampak riil terhadap perputaran ekonomi serta daya beli pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Berdasarkan data pengadaan pada sistem pemerintah tahun anggaran 2026, kegiatan bertajuk Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Seven Beaches – Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (SILPA) tersebut menelan anggaran hingga Rp 113.036.850. Paket yang masuk dalam kategori jasa lainnya ini dilaksanakan melalui mekanisme Pengadaan Langsung (Non-Tender) dan berstatus telah selesai dilaksanakan.
Nilai ratusan juta rupiah yang tersedot hanya untuk jasa penyelenggaraan acara (event) dinilai sebagian kalangan terlalu besar. Sejumlah pihak berpandangan, dengan pagu anggaran sebesar itu, DKUPP sejatinya mampu melakukan pengadaan perlengkapan atau fasilitas pendukung acara secara mandiri yang nilainya dapat menjadi aset jangka panjang, alih-alih habis untuk jasa sewa penyelenggaraan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi sorotan terkait urgensi dan efektivitas anggaran terhadap omzet UMKM, Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto, menegaskan bahwa pihaknya belum bisa memaparkan angka pasti dampak ekonomi dari acara tersebut. Menurutnya, tim di lapangan masih merampungkan proses pendataan.
“Saat ini masih dalam proses rekap atau penghitungan, setelah itu akan disampaikan hasilnya,” ujar Sugeng saat dikonfirmasi terkait capaian transaksi UMKM dalam gelaran tersebut,selasa (17/11/2026).
Terkait opsi pengadaan barang atau perlengkapan acara secara mandiri yang dinilai publik lebih efisien, Sugeng memberikan penjelasan dari sisi manajemen aset dan efisiensi anggaran jangka panjang. Ia mengakui bahwa secara nominal, anggaran tersebut memang memungkinkan dinas untuk membeli perlengkapan sendiri. Namun, langkah itu dinilai justru akan membebani anggaran dinas di kemudian hari.
“Bisa saja melakukan pengadaan sendiri, namun anggaran akan membengkak di biaya perawatan selanjutnya. Belum lagi bila nanti dipinjam ke luar oleh pihak lain, risikonya bisa cepat rusak,” tegas Sugeng menjelaskan alasan pemilihan skema jasa penyelenggaraan acara.
Kini, publik menanti transparansi hasil rekapitulasi transaksi UMKM yang dijanjikan DKUPP. Angka tersebut akan menjadi tolok ukur utama apakah gelontoran dana Rp 113 juta lebih dari kantong APBD tersebut benar-benar berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha lokal, atau sekadar menjadi seremonial berbiaya tinggi.







