SURABAYA – Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur mendorong Barisan Aktivis Muda Jawa Timur (BAM Jatim) mengambil langkah konkret. Organisasi tersebut berencana membangun kolaborasi strategis dengan Senator DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, serta Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) untuk menghadirkan layanan pengaduan khusus bagi korban kekerasan terhadap perempuan.
Langkah ini dinilai penting untuk membuka akses perlindungan bagi perempuan yang selama ini menghadapi berbagai bentuk kekerasan, sekaligus memberikan ruang aman bagi korban untuk menyampaikan pengaduan tanpa dihantui rasa takut.
BAM Jatim menilai persoalan kekerasan terhadap perempuan tidak bisa hanya disikapi melalui pernyataan keprihatinan. Dibutuhkan langkah nyata, kolaborasi lintas lembaga, serta keberanian untuk mengawal setiap dugaan pelanggaran hak perempuan melalui mekanisme hukum.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggota BAM Jatim, Toifur Ali Wafa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah informasi dan data terkait dugaan tindak kekerasan terhadap perempuan di wilayah Jawa Timur, khususnya di kawasan ibu kota provinsi.
Menurutnya, informasi tersebut menjadi perhatian serius organisasi dan akan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Ini menjadi atensi utama kami. Kami akan melakukan langkah awal dengan mengumpulkan dan menindaklanjuti informasi yang ada, termasuk melaporkan dugaan kekerasan terhadap perempuan kepada pihak berwenang agar dapat dilakukan penyelidikan sesuai ketentuan hukum,” ujar Toifur.
Ia menegaskan, perlindungan terhadap perempuan merupakan bagian penting dari penegakan hak asasi manusia. Salah satu landasan yang menjadi perhatian BAM Jatim adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Toifur juga menyampaikan bahwa pihaknya berencana melaporkan seorang terduga pelaku yang berdasarkan informasi awal disebut bekerja di salah satu lembaga pemerintah di Jawa Timur.
“Nanti akan kami laporkan terduga pelaku yang informasinya sedang bekerja di lembaga pemerintah di Jatim,” tegasnya.
Lebih lanjut, Toifur menjelaskan bahwa rencana kolaborasi bersama Senator Lia Istifhama dan Polda Jatim tidak semata-mata diarahkan untuk mendorong pelaporan kasus. BAM Jatim ingin membangun sistem pengaduan yang bisa diakses masyarakat, terutama perempuan yang mengalami kekerasan.
Melalui layanan tersebut, korban diharapkan mendapatkan akses pengaduan, pendampingan awal, serta informasi mengenai prosedur hukum dan bentuk perlindungan yang tersedia.
Menurut Toifur, salah satu persoalan yang harus menjadi perhatian bersama adalah masih adanya korban yang takut melapor. Karena itu, kehadiran layanan pengaduan yang aman, responsif, dan menjaga kerahasiaan identitas korban menjadi kebutuhan mendesak.
“Jangan sampai perempuan yang menjadi korban justru merasa takut untuk melapor. Kami ingin menghadirkan ruang pengaduan yang memberikan rasa aman, sehingga korban tidak merasa sendirian dalam memperjuangkan hak-haknya,” ungkapnya.
BAM Jatim berharap rencana kolaborasi tersebut dapat segera direalisasikan. Sinergi antara elemen masyarakat sipil, wakil daerah di DPD RI, dan kepolisian diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan sekaligus penanganan kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai persoalan biasa. Dukungan terhadap korban dan keberanian melaporkan dugaan tindak kekerasan menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman.
“Harapan kami, Jawa Timur menjadi wilayah yang semakin aman dan ramah bagi perempuan. Tidak boleh ada ruang bagi pelaku kekerasan untuk merasa kebal hukum. Perlindungan terhadap perempuan harus menjadi tanggung jawab bersama,” pungkas Toifur.







