SUMENEP, detikzone.id – Ucapan kasar yang diduga dilontarkan seorang pejabat kehumasan lembaga negara kini berbuntut panjang. Fahmi, Ketua Tim Humas BNN Sumenep, resmi dilaporkan ke Polresta Sumenep setelah diduga menghina, memfitnah hingga melontarkan ancaman terhadap Ketua Aliansi Jurnalis Sumekar (AJS), Faldy Aditya.
Persoalan yang awalnya disebut berkaitan dengan komunikasi mengenai hadiah pemenang Tournament Mobile Legends BNN Sumenep itu kini berubah menjadi perkara yang dibawa ke ranah hukum.
Pemicunya bukan perkara sepele. Dalam pesan suara WhatsApp yang diterima Faldy, terdengar kata “bajingan” yang diduga ditujukan kepadanya. Tak hanya itu, Faldy juga menilai terdapat pernyataan bernada ancaman dalam rekaman suara tersebut.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Faldy mengaku baru mengetahui isi pesan suara itu ketika membuka WhatsApp pribadinya pada Selasa (17/11/2026).
“Saya baru tahu ketika membuka WhatsApp dari Fahmi. Ternyata isi pesan suara yang dikirim ke saya itu, dia bilang saya bajingan. Saya sendiri tidak mengerti kok bisa-bisanya Humas BNN Sumenep berucap seperti itu,” ungkap Faldy.
Persoalan semakin menyita perhatian setelah Fahmi memberikan klarifikasi. Ia berdalih umpatan tersebut muncul karena kesulitan menghubungi Faldy untuk membicarakan pemberian hadiah kepada para pemenang turnamen.
Namun, alasan itu justru dibantah Faldy dengan penjelasan mengenai keterlibatannya dalam kegiatan tersebut.
Faldy mengakui dirinya memang membantu pelaksanaan turnamen atas permintaan Kepala BNN Sumenep. Bahkan, ia turut menghubungkan Fahmi dengan panitia eksternal yang berpengalaman menyelenggarakan kegiatan serupa serta menjembatani komunikasi dengan sejumlah sponsor.
“Ya benar saya ikut membantu atas permintaan Kepala BNN Sumenep. Saya juga yang menyambungkan Fahmi dengan panitia eksternal yang memang terbiasa mengadakan kegiatan sejenis. Saya juga yang menyambungkan dengan beberapa sponsor,” jelasnya, Rabu (18/11/2026).
Akan tetapi, Faldy menegaskan tidak pernah terlibat dalam pengelolaan keuangan turnamen tersebut. Menurut keterangannya, sponsor yang berhasil dihubungi terdiri atas satu BUMD, satu perusahaan swasta dan dua orang secara pribadi. Seluruh kontribusi, kata dia, langsung disalurkan ke rekening ketua panitia.
Ia juga menjelaskan alasan tidak mengangkat telepon Fahmi. Saat itu, dirinya sedang berada di luar kota untuk menghadiri acara pernikahan adiknya.
“Jangankan Fahmi yang menelepon, kalaupun Presiden Prabowo yang telepon saya saat itu, pasti tidak akan terangkat juga,” ujarnya.
Bagi Faldy, persoalan hadiah yang belum terpenuhi seharusnya diselesaikan melalui komunikasi dan tanggung jawab panitia, bukan dengan melontarkan kata-kata yang merendahkan martabat orang lain.
Ia bahkan mempertanyakan profesionalitas Fahmi dalam menjalankan fungsi kehumasan, terutama ketika persoalan kegiatan justru berujung pada pertengkaran pribadi.
“Lucu seorang Humas BNN malah menunjukkan dirinya yang tidak kompeten. Urusan hadiah pemenang yang kurang malah dijadikan alasan untuk tidak menghargai orang dan berkata kasar. Akui saja kalau dia tidak bisa kerja hingga berakibat sulit menggandeng sponsor,” tandasnya.
Tiga Hari Menunggu Permintaan Maaf, Berakhir di Kantor Polisi
Ketegangan tersebut sebenarnya masih diberi ruang penyelesaian. Faldy mengaku telah memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam kepada Fahmi untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka maupun melalui komunikasi langsung.
Namun, hingga batas waktu tersebut berakhir, menurut Faldy, tidak ada respons yang diharapkannya.
Kesabaran itu pun berujung pada keputusan membawa persoalan ke jalur hukum.
Jumat (20/11/2026), Faldy resmi mendatangi Polresta Sumenep dan melaporkan Fahmi atas dugaan pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah serta pengancaman.
“Hari ini Jumat, 20 November 2026. Saya resmi melaporkan Fahmi, Ketua Tim Humas BNN Sumenep ke Polresta Sumenep atas dugaan pencemaran nama baik, penghinaan, dan fitnah serta pengancaman yang dilakukan yang bersangkutan kepada saya,” tegasnya.
Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/439/XI/2026/SPKT/POLRESTA SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 20 November 2026 pukul 14.50 WIB.
Faldy berharap laporan tersebut diproses secara profesional dan tidak berhenti sebatas penerimaan pengaduan. Ia meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti persoalan itu sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kasus ini sekaligus memunculkan pertanyaan serius tentang etika komunikasi pejabat kehumasan. Sebab, fungsi humas semestinya menjadi jembatan komunikasi, membangun kepercayaan publik, serta menyelesaikan persoalan melalui pendekatan profesional, bukan justru memantik konflik.
Kini, persoalan yang bermula dari pesan suara WhatsApp itu telah memasuki ranah kepolisian. Publik menanti bagaimana kelanjutan penanganannya dan bagaimana pihak terlapor memberikan penjelasan atas laporan tersebut.







