SURABAYA – Pemberantasan peredaran narkotika di Jawa Timur tidak boleh berhenti pada penangkapan pengedar di lapangan. Pengungkapan jaringan hingga bandar besar, pengawasan jalur distribusi, serta pembenahan integritas aparat menjadi bagian penting yang harus berjalan beriringan.
Hal tersebut menjadi perhatian Barisan Aktivis Muda (BAM) Jawa Timur yang menyatakan dukungan terhadap instruksi Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono untuk memperkuat pemberantasan narkoba di seluruh wilayah Jawa Timur.
Dukungan itu disampaikan menyusul penegasan Kapolda Jatim saat memberikan arahan kepada jajaran Polres Bojonegoro di Gedung Olahraga Sanika Satyawada, Rabu (18/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Kapolda menegaskan tidak ingin lagi menemukan kampung narkoba di Jawa Timur. Ia juga mengingatkan seluruh personel kepolisian agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.
Bahkan, anggota yang terbukti terlibat dalam praktik tersebut diancam tindakan tegas hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Menanggapi arahan tersebut, Ach Toifur Ali Wafa, anggota BAM Jatim, menilai pemberantasan narkoba membutuhkan komitmen yang konsisten, keberanian dalam penindakan, serta pengawasan internal yang tidak tebang pilih.
Menurutnya, instruksi pimpinan kepolisian harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di seluruh wilayah, termasuk daerah yang memiliki tingkat kerawanan dan tantangan geografis tersendiri.
“Kami dari Barisan Aktivis Muda mendukung penuh komitmen Kapolda Jawa Timur. Pernyataan bahwa tidak boleh ada lagi kampung narkoba di Jawa Timur harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar instruksi. Jaringan peredaran narkoba harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” tegas Toifur.
Madura dan Kepulauan Sumenep Diminta Mendapat Perhatian Serius
Di balik dukungan terhadap instruksi Kapolda, BAM Jatim turut menyoroti persoalan peredaran narkoba di wilayah Madura, khususnya Kabupaten Sumenep yang memiliki karakteristik geografis berupa daratan dan kepulauan.
Toifur menilai kondisi geografis tersebut membutuhkan pola pengawasan yang lebih terarah. Banyaknya wilayah kepulauan dan jalur laut menjadi tantangan tersendiri dalam mengawasi kemungkinan jalur masuk maupun distribusi narkotika.
Karena itu, ia meminta Polda Jatim memberikan perhatian serius terhadap wilayah Madura melalui pemetaan daerah rawan, peningkatan pengawasan jalur transportasi, serta pengungkapan jaringan peredaran hingga ke aktor utama.
“Sumenep dan wilayah Madura secara umum tidak boleh luput dari perhatian. Kami berharap aparat kepolisian meningkatkan pengawasan dan penindakan secara profesional, termasuk terhadap jaringan yang memanfaatkan jalur laut maupun wilayah kepulauan untuk peredaran narkoba,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemberantasan narkotika tidak cukup hanya menyasar pelaku yang berada di tingkat bawah. Penelusuran terhadap jaringan distribusi dan pihak-pihak yang diduga menjadi pemasok utama juga perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Dengan demikian, upaya pemberantasan tidak hanya menghasilkan pengungkapan kasus, tetapi juga dapat memutus mata rantai peredaran narkotika.
Integritas Aparat dan Pelayanan Publik Jadi Sorotan
Selain persoalan penindakan narkoba, BAM Jatim juga menyoroti pentingnya menjaga integritas institusi kepolisian.
Toifur berpandangan, komitmen memberantas narkotika harus disertai pengawasan terhadap seluruh personel. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun yang terbukti melanggar hukum.
Di sisi lain, pelayanan kepolisian kepada masyarakat juga harus terus diperkuat melalui prinsip profesionalitas, transparansi, sikap humanis, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli).
“Kami juga mendukung pentingnya pelayanan kepolisian yang humanis, profesional, dan bebas dari pungutan liar. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan perlindungan justru merasa takut atau dipersulit ketika berhadapan dengan aparat,” tandasnya.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan tugas kepolisian. Karena itu, penegakan hukum dan peningkatan kualitas pelayanan publik harus berjalan seiring.
BAM Jatim berharap instruksi Kapolda Jawa Timur menjadi momentum untuk memperkuat gerakan pemberantasan narkoba hingga tingkat kabupaten dan wilayah kepulauan, termasuk Sumenep.
“Kami akan terus mendorong agar perang terhadap narkoba benar-benar menjadi gerakan bersama. Generasi muda harus diselamatkan, dan aparat penegak hukum harus menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat,” pungkasnya.







