SUMENEP – Jeritan masyarakat Kepulauan Kangean akibat melonjaknya harga solar subsidi semakin keras. BBM yang semestinya menjadi penopang kehidupan rakyat kecil justru dihadapkan pada persoalan harga tinggi dan dugaan penyimpangan distribusi.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius Mohammad Syafei, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kangayan. Ia mengapresiasi langkah Kapolsek Kangean beserta jajarannya yang mulai menindaklanjuti persoalan distribusi dan lonjakan harga solar subsidi di wilayah kepulauan.
Namun, menurutnya, persoalan ini tidak boleh berhenti pada sebatas respons atau penelusuran awal. Aparat penegak hukum harus berani membuka seluruh mata rantai distribusi, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga mengambil keuntungan dari penyaluran BBM bersubsidi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Pasalnya, muncul dugaan praktik penjualan solar subsidi oleh pihak APMS kepada pihak penangkap ikan atau PORSEN dengan harga tinggi. Dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan menyeluruh, transparan, dan berdasarkan fakta hukum.
Bagi masyarakat Kangean, persoalan ini bukan perkara sepele. Solar merupakan kebutuhan vital bagi nelayan, sopir, pelaku usaha, serta berbagai aktivitas ekonomi masyarakat kepulauan.
Ketika harga solar melambung, yang menanggung dampaknya bukan mereka yang memiliki kuasa atas distribusi, melainkan rakyat kecil yang setiap hari harus berjuang mempertahankan penghidupan.
“Kami mengapresiasi langkah Kapolsek Kangean beserta jajaran yang telah merespons persoalan ini. Kami berharap penanganannya dilakukan secara serius, transparan, dan tuntas, sehingga masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban akibat lonjakan harga dan kelangkaan solar subsidi,” ujar Mohammad Syafei.
Ia menegaskan, solar subsidi bukan komoditas yang bisa diperlakukan sesuka hati oleh pihak-pihak tertentu. BBM tersebut merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dan sektor yang memenuhi ketentuan.
Karena itu, pengawasan distribusi harus dilakukan secara ketat. Mulai dari kuota penyaluran, mekanisme pembelian, harga jual, hingga pihak-pihak yang menerima pasokan BBM subsidi harus diperiksa secara menyeluruh.
Syafei juga meminta agar aparat tidak hanya melihat persoalan di tingkat penjualan, tetapi menelusuri kemungkinan penyimpangan dari hulu hingga hilir.
Jangan sampai persoalan yang menyangkut hajat hidup masyarakat justru dibiarkan berlarut-larut, sementara nelayan dan pelaku usaha terus menanggung beban biaya operasional yang semakin berat.
“Kami berharap persoalan ini tidak berhenti pada penelusuran semata. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku. Solar subsidi adalah hak masyarakat yang memenuhi ketentuan, bukan untuk dipermainkan demi kepentingan pihak tertentu,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat Kangean berhak memperoleh BBM sesuai harga dan peruntukan yang telah ditetapkan pemerintah.
Tidak boleh ada praktik yang merugikan masyarakat, apalagi jika terbukti terdapat pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan atau mengambil keuntungan melalui mekanisme distribusi yang menyimpang.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak tinggal diam. Pengawasan publik diperlukan agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak dikuasai kepentingan segelintir pihak.
Kini, masyarakat menaruh harapan pada langkah Kapolsek Kangean dan jajarannya. Apresiasi terhadap respons kepolisian harus diikuti dengan pembuktian melalui penanganan yang profesional dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar harga solar, melainkan hak masyarakat kepulauan untuk mendapatkan energi dengan harga yang wajar. Jangan biarkan rakyat terus menjerit sementara dugaan permainan distribusi tidak pernah dibongkar sampai ke akar-akarnya.







