JAKARTA – Suasana diskusi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, berubah menjadi ruang serius yang sarat gagasan besar ketika Divisi Antar Lembaga Laskar Prabowo 08 menggelar forum bertajuk “Dampak Dapur SPPG MBG dalam Masyarakat Sekitar”, Kamis (15/5/2026).
Di tengah sorotan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), forum ini disebut-sebut bukan sekadar agenda sosialisasi, melainkan “panggung evaluasi awal” terhadap salah satu program strategis nasional yang kini mulai menyentuh dapur-dapur ekonomi rakyat di akar rumput.
Bertempat di Java Rock, Jalan Kemang Raya No. 81, kegiatan yang berlangsung pukul 14.30 hingga 16.30 WIB itu digelar secara hybrid, menghadirkan peserta dari berbagai daerah yang terhubung secara daring, memperluas gaung diskusi hingga melampaui batas ruang fisik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di balik istilah teknis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tersimpan narasi besar yang mulai mencuat: dapur bukan lagi sekadar tempat memasak, tetapi pusat perputaran ekonomi baru di tingkat lokal.
Dalam forum tersebut dipaparkan bahwa satu unit dapur SPPG MBG mampu menyerap 30 hingga 50 tenaga kerja lokal. Namun yang lebih mencolok, dampaknya tidak berhenti di situ—rantai ekonomi yang tercipta merambat ke petani, peternak, hingga pelaku UMKM di sekitar wilayah operasional.
Bahan pangan seperti beras, telur, daging, hingga sayuran kini diprioritaskan dari produksi lokal. Pola ini disebut sebagai “pergeseran besar” dari sistem distribusi konvensional menuju ekosistem pangan berbasis komunitas.
Sejumlah narasumber bahkan menyebut, jika model ini diperluas secara nasional, maka dapur SPPG dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kerakyatan paling masif dalam satu dekade terakhir.
Forum ini turut dihadiri jajaran penting dari Laskar Prabowo 08, termasuk Ketua Umum Dr. (Cand) Devi Taurisa, S.H., M.H., C.L.D., C.B.L.C., C.L.A, Sekretaris Jenderal Brigjen Pol. (Purn.) Dr. R. Nurhadi, S.I.K., Bendahara Umum Timmy Rorimpandey, S.E., M.M., hingga Dewan Pakar Gugun Gumilar.
Dari sisi kelembagaan, hadir pula perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) serta Badan Informasi Geospasial (BIG), yang memaparkan aspek teknis, pengawasan, hingga pemetaan distribusi program MBG di berbagai wilayah Indonesia.
Ketua Umum Laskar Prabowo 08, Dr. (Cand) Devi Taurisa, S.H., M.H., C.L.D., C.B.L.C., C.L.A, dalam sambutannya menegaskan bahwa diskusi publik seperti ini harus menjadi agenda berkelanjutan, bukan sekadar seremoni.
“Acara seperti ini tidak boleh berhenti di satu titik. Masyarakat harus terus mendapatkan pencerahan agar memahami bahwa Program MBG ini bukan hanya soal makan gratis, tetapi soal masa depan sistem sosial dan ekonomi kita,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemahaman publik terhadap mekanisme dapur SPPG menjadi penting agar tidak terjadi kesenjangan informasi antara kebijakan dan realitas lapangan.
Dalam pemaparan diskusi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG disebut telah mengalami transformasi makna.
Jika awalnya dipahami sebagai program bantuan pemenuhan gizi, kini ia mulai diposisikan sebagai infrastruktur sosial-ekonomi yang menghubungkan produksi pangan, distribusi tenaga kerja, hingga pemberdayaan UMKM dalam satu sistem terintegrasi.
Perwakilan teknis juga menyoroti bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada tiga pilar utama yakni ketepatan data, tata kelola distribusi, dan keterlibatan masyarakat lokal secara aktif.
Dari sisi teknis, Badan Informasi Geospasial (BIG) menekankan bahwa pemetaan berbasis data menjadi elemen krusial dalam memastikan pemerataan dapur SPPG di seluruh Indonesia.
Tanpa data yang akurat, program berisiko tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketimpangan distribusi antarwilayah.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa standar gizi, keamanan pangan, dan kualitas operasional harus dijaga secara ketat agar tujuan utama penurunan stunting benar-benar tercapai.
Meski dipenuhi optimisme, forum ini juga menyinggung sejumlah tantangan implementasi di lapangan, mulai dari kesiapan infrastruktur dapur, distribusi bahan baku, hingga konsistensi pasokan dari sektor lokal.
Namun demikian, seluruh narasumber sepakat bahwa evaluasi berkala menjadi kunci agar program tidak hanya berjalan, tetapi juga berkembang secara adaptif.
Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga teknis seperti Badan Gizi Nasional dan Badan Informasi Geospasial, serta dukungan elemen masyarakat sipil seperti Laskar Prabowo 08, Program SPPG MBG kini dipandang mulai bergerak dari sekadar kebijakan sosial menuju “arsitektur baru ekonomi rakyat”.
Penulis : Redaksi
