SUMENEP – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumenep mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep agar menjadikan krisis air bersih, pembangunan infrastruktur, dan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Desakan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN, H. Hairul Anwar, ST, MT, saat menyampaikan laporan hasil Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumenep, Rabu (15/7/2026).
Hairul mengatakan, hasil reses menunjukkan persoalan air bersih masih menjadi keluhan terbesar masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan kepulauan yang hampir setiap tahun dilanda kekeringan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Reses merupakan bentuk komitmen kami sebagai wakil rakyat untuk hadir di tengah masyarakat, mendengar persoalan yang mereka hadapi, sekaligus memastikan setiap aspirasi yang disampaikan menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurut Fraksi PAN, penanganan krisis air bersih selama ini masih bersifat darurat sehingga diperlukan langkah jangka panjang melalui pembangunan dan rehabilitasi embung, waduk, jaringan irigasi, serta perluasan program pipanisasi hingga menjangkau desa-desa dan wilayah kepulauan.
Selain itu, penghijauan kawasan kritis juga dinilai penting untuk menjaga cadangan air tanah dan mengurangi dampak kekeringan yang terus berulang setiap musim kemarau.
Beberapa kecamatan yang masih sering mengalami krisis air bersih di antaranya Manding, Pasongsongan, Rubaru, Pragaan, Ganding, Guluk-Guluk, Ambunten, Batang-Batang, Batuputih, Saronggi, Talango, serta sejumlah desa lainnya.
Tak hanya air bersih, Fraksi PAN juga menyoroti masih banyaknya jalan rusak yang menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta mobilitas warga. Pemerintah diminta meningkatkan kualitas pembangunan jalan sekaligus memperketat pengawasan terhadap proyek infrastruktur agar tidak cepat rusak.
Persoalan drainase dan penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi perhatian. Fraksi PAN mendorong pembangunan PJU berbasis tenaga surya, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah yang belum terjangkau jaringan listrik.
Di sektor pendidikan, Fraksi PAN menilai tingginya angka anak putus sekolah harus segera diatasi. Faktor ekonomi keluarga, tuntutan bekerja, hingga memilih merantau disebut menjadi penyebab utama. Selain itu, kondisi bangunan sekolah, keterbatasan sarana belajar, dan kesejahteraan guru honorer juga dinilai masih membutuhkan perhatian serius.
Untuk itu, Fraksi PAN meminta pemerintah memperluas program beasiswa bagi keluarga kurang mampu, mengoptimalkan Program Sekolah Rakyat, mempercepat rehabilitasi fasilitas pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru honorer, serta memastikan alokasi anggaran pendidikan tetap memenuhi ketentuan minimal 20 persen dari APBD.
“Investasi terbaik bagi masa depan Kabupaten Sumenep adalah investasi di bidang pendidikan. Karena itu sektor pendidikan harus menjadi prioritas pembangunan daerah,” tegas Hairul.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PAN berharap seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun selama pelaksanaan reses dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep.
Penulis : Red
