SUMENEP, Detikzone.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai mendorong langkah lebih konkret untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Bukan sekadar menyusun dokumen dan roadmap di atas kertas, pemerintah menargetkan adanya program yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dalam waktu relatif cepat.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, menegaskan bahwa agenda percepatan ekonomi harus memiliki sasaran yang jelas dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, selain agenda pembangunan jangka menengah dan panjang, pemerintah perlu menjalankan program quick wins yang mampu menghasilkan dampak nyata, khususnya terhadap aktivitas ekonomi, investasi, kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tidak membutuhkan roadmap yang terlalu teoritis dan sulit diterapkan. Yang kami butuhkan adalah roadmap yang tajam, realistis, terukur, memiliki prioritas, memiliki target, jelas perangkat daerah penanggung jawabnya, jelas kebutuhan pendanaannya, dan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah,” tegas Arif.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan penting dalam penyusunan Roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep. Dokumen tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai produk administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.
Arif menegaskan, percepatan pertumbuhan ekonomi tidak mungkin dibebankan hanya kepada satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diperlukan kerja bersama lintas sektor agar setiap potensi ekonomi dapat dikembangkan secara terintegrasi.
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, misalnya, memiliki peran dalam pengembangan UMKM, industri dan perdagangan. Sementara Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan berperan dalam mengoptimalkan sektor-sektor unggulan daerah.
Di sisi investasi, DPMPTSP memiliki peran penting dalam menciptakan kemudahan berusaha dan menarik investasi. Dinas Tenaga Kerja berkaitan dengan penciptaan kesempatan kerja serta peningkatan kualitas tenaga kerja.
Sementara itu, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi bagian dari tanggung jawab Disbudporapar. Infrastruktur dibutuhkan untuk memperkuat konektivitas dan kawasan ekonomi, sedangkan Diskominfo berperan dalam mendorong transformasi digital.
Perbankan juga memiliki posisi strategis dalam mendukung akses pembiayaan, sementara BPS berperan menyediakan data dan informasi statistik yang menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan.
Dalam kondisi tersebut, Bappeda mengambil posisi sebagai pengintegrasi berbagai kekuatan tersebut agar bergerak dalam satu arah pembangunan ekonomi.
Arif juga mengingatkan agar Forum Group Discussion (FGD) yang digelar dalam proses penyusunan roadmap tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau sekadar mendengarkan paparan.
FGD harus menjadi ruang untuk saling membuka data, mengoreksi program, menyampaikan berbagai kendala, mengidentifikasi regulasi yang menjadi hambatan, menggali potensi ekonomi yang belum tergarap, hingga menyinkronkan program yang berpotensi tumpang tindih.
Lebih jauh, forum tersebut diharapkan mampu melahirkan peluang investasi konkret yang dapat dimasukkan ke dalam roadmap percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep.
“Keberhasilan percepatan ekonomi Kabupaten Sumenep tidak ditentukan oleh satu OPD, tetapi oleh sinergi seluruh kekuatan yang kita miliki, yakni pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.
Arif berharap, Roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep nantinya bukan hanya menjadi dokumen milik Bappeda, melainkan menjadi dokumen bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan ekonomi.
Harapan besarnya adalah tercipta arah pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga mampu membuka lebih banyak kesempatan kerja, meningkatkan investasi, memperkuat sektor usaha masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan warga.
Dengan demikian, quick wins diharapkan menjadi langkah awal yang dapat segera dirasakan masyarakat, sementara agenda jangka menengah dan panjang menjadi fondasi untuk membawa ekonomi Sumenep tumbuh lebih tinggi, berkualitas, inklusif dan berdaya saing.
Kini, tantangannya bukan lagi sekadar menyusun roadmap. Yang akan diuji adalah seberapa jauh peta jalan tersebut benar-benar mampu mengubah potensi ekonomi Sumenep menjadi pertumbuhan yang dirasakan masyarakat.
