PROBOLINGGO – Alokasi anggaran sebesar Rp113.036.850 dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo pada ajang Seven Beaches Festival 2026 menuai sorotan tajam. Alih-alih menjadi ruang transaksi strategis yang menggerakkan roda ekonomi lokal, deretan stan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pesta rakyat tersebut justru sepi peminat hingga ditinggalkan pedagangnya.
Pantauan di lokasi acara menunjukkan tata letak stan UMKM fasilitas DKUPP berada di titik yang kurang strategis dan sulit dijangkau. Deretan tenda bazar tidak terlihat langsung dari arah pintu masuk maupun loket utama kawasan wisata, sehingga luput dari jangkauan mata pengunjung.
Minimnya arus pembeli yang melintas membuat aktivitas jual beli nyaris tidak berjalan. Akibat merugi dan sepinya transaksi, sejumlah pelaku UMKM memilih menutup lapak lebih awal dan tidak melanjutkan berjualan di stan yang telah disediakan pemerintah daerah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi di lapangan memicu tanda tanya besar mengenai efektivitas serapan anggaran daerah yang bernilai ratusan juta rupiah. Berdasarkan data pengadaan langsung bersumber dari APBD (SILPA) Tahun Anggaran 2026 dengan kode RUP 68348257, paket Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Seven Beach tersebut menyerap anggaran total Rp113.036.850.
Khusus untuk kebutuhan fasilitasi di kawasan Wisata Pantai Bentar, anggaran tersebut dialokasikan ke dalam sejumlah item penyewaan dan instalasi fisik, antara lain:
• Sewa 15 tenda kerucut: Rp33.750.000
• Instalasi lampu dan listrik tenda: Rp10.125.000
• Sewa kursi: Rp8.100.000
• Sewa meja: Rp6.750.000
• Los listrik PLN dan genset: Rp5.500.000
• Pembuatan gerbang masuk (gate): Rp2.500.000
• Fasilitas photobooth: Rp2.500.000
• Branding stan: Rp1.500.000
• Upah petugas pasang tenda: Rp1.400.000
• Sewa penutup (cover) meja: Rp900.000
• Transportasi loading in dan out: Rp735.000.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto, menegaskan bahwa seluruh penyediaan fasilitas oleh instansinya telah berjalan sesuai prosedur. Ia menyatakan semua sarana pendukung sudah terpasang berdasarkan kebutuhan acara, baik di lokasi Pantai Bentar maupun Paiton, pada Rabu (11/12/2026).
Namun, realitas di lapangan memunculkan penilaian berbeda dari masyarakat. Warga menilai gelaran Seven Beaches Festival kali ini terkesan eksklusif dan elitis karena keramaian hanya didominasi oleh kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), panitia penyelenggara, serta peserta lomba. Kehadiran masyarakat umum sebagai target utama pembeli produk UMKM tercatat sangat minim.
Pengamat Pengadaan Barang dan Jasa, Feriyanto, S.H., menilai ukuran keberhasilan belanja daerah tidak cukup hanya dilihat dari terpenuhinya syarat administratif. Menurutnya, penggunaan uang rakyat wajib mengutamakan asas kemanfaatan nyata (value for money).
“Belanja APBD bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif atau memastikan tenda dan fasilitas terpasang. Jika anggarannya mencapai Rp113 juta lebih tetapi stan sepi dan ditinggalkan pedagang karena salah tata letak serta minim pengunjung umum, artinya perencanaan kebutuhannya gagal,” tegas Feriyanto.
Ia mendesak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran untuk segera mengevaluasi ketimpangan antara tingginya biaya sewa sarana fisik dengan rendahnya dampak perputaran ekonomi di lapangan.
“Pengadaan yang baik itu tidak hanya sah secara prosedur, tetapi juga tepat sasaran secara ekonomi,” pungkasnya.
Penulis : Moch Solihin
