SUMENEP – Ketika masyarakat harus berjibaku dalam antrean panjang demi mendapatkan solar bersubsidi, sebuah rekaman video dari SPBU 54.694.03 kawasan Patean, tepatnya di depan STKIP Gedungan, justru memantik tanda tanya besar.
Seorang operator SPBU tersebut terekam kamera sedang melayani pengisian solar bersubsidi ke dalam jerigen, Senin (16/11/2026).
Rekaman yang beredar itu memunculkan sorotan tajam terhadap pengawasan distribusi BBM subsidi di Kabupaten Sumenep. Terlebih, kelangkaan solar selama ini menjadi keluhan masyarakat, khususnya sopir truk dan angkutan umum yang menggantungkan aktivitas ekonomi mereka pada ketersediaan bahan bakar tersebut.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya, di tengah kesulitan masyarakat mendapatkan solar, aktivitas pengisian menggunakan jerigen justru terlihat dalam rekaman tersebut.
Situasi ini bukan perkara sepele. Distribusi BBM bersubsidi menyangkut kepentingan publik dan penggunaan anggaran negara. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa secara serius, bukan dibiarkan menjadi tontonan yang berulang.
Amar Rahman Soroti Pengawasan Distribusi Solar
Aktivis kebijakan publik Sumenep, Amar Rahman, turut menjadi pihak yang perlu dimintai pandangan terkait persoalan tersebut, terutama menyangkut tata kelola dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Sorotan terhadap SPBU Patean menjadi momentum bagi Pertamina dan instansi pengawas untuk membuktikan bahwa distribusi solar subsidi benar-benar berjalan sesuai aturan.
Publik membutuhkan transparansi. Jika pengisian jerigen tersebut memiliki dasar rekomendasi dan memenuhi ketentuan, pihak SPBU perlu menjelaskannya secara terbuka. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, penindakan tegas tidak boleh berhenti pada operator semata.
Pertamina Jangan Hanya Mengawasi di Atas Kertas
Pengisian BBM bersubsidi menggunakan jerigen memang dimungkinkan untuk konsumen tertentu sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku. Namun, praktik tanpa dokumen yang sah atau yang digunakan untuk penimbunan dan niaga ilegal dapat berujung pada persoalan hukum.
Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta aturan pelaksanaannya. Sementara penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya.
Karena itu, Pertamina, BPH Migas, dan aparat penegak hukum perlu memeriksa rekaman tersebut, menelusuri dokumen pengisian, serta memastikan siapa yang berhak menerima solar bersubsidi dari SPBU terkait.
Jangan sampai masyarakat kecil terus dibebani antrean dan kesulitan mendapatkan bahan bakar, sementara dugaan penyimpangan di jalur distribusi tidak mendapatkan pemeriksaan yang transparan.
Hingga berita ini diterbitkan, manajemen SPBU 54.694.03 Patean maupun pihak Pertamina belum memberikan keterangan resmi mengenai rekaman tersebut.
Detikzone.id masih berupaya meminta klarifikasi kepada pihak SPBU, Pertamina, dan Amar Rahman guna memperoleh penjelasan berimbang.
Solar subsidi adalah hak konsumen yang memenuhi ketentuan, bukan ruang permainan bagi siapa pun. Ketika rakyat kesulitan mendapatkannya, pengawasan tidak boleh sekadar menjadi formalitas.







