SUMENEP– Achmad Fauzi Wongsojudo, calon Bupati petahana nomor urut 02 membuktikan kualitasnya sebagai calon pemimpin pilihan rakyat. Sabtu, 26/10/2024, malam.
Bagaiaman tidak, seluruh argumentasinya saat debat perdana calon Bupati dan wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, selalu rasional berdasarkan data dan fakta.
Salah satu contoh kala membahas akurasi data penerima bantuan sosial yang disoroti Paslon Ali Fikri- Unais Ali Hisyam saat sesi tanya jawab debat perdana Pilkada Sumenep 2024 yang berlangsung di aula Tuan Ghube Uniba.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada sesi tanya jawab, mantan anggota DPRD Sumenep 2 periode bahkan anggota DPR RI dari Fraksi PKB itu meminta pihak Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02 itu objektif dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat.
“Pertama terkait dengan data, akurasi data ini saya kira harus tetap objektif, artinya tidak boleh karena berbasis dukungan politik. Kalau berbasis dukungan politik lalu yang tidak mendukung dicoret dari daftar penerima bantuan misalnya, itu tidak boleh terjadi, dan ini terjadi di era kepemimpinan Pak Fauzi. Mungkin ini bisa ditanggapi,” ujar Unais Ali Hisyam.
Mendengar hal itu, Cabup Achmad Fauzi meresponnya dengan senyum yang kemudian disambut hangat hadirin.
Fauzi memastikan, tidak ada pengalihan bantuan apapun dengan alasan dukungan pencalonan.
“Apa yang disampaikan paslon 1 saya pikir tidak salah, tapi kebijakan itu rohnya tidak di pemerintahan daerah. Kalau pemerintah daerah tidak akan mengecek dulu misalnya ini mendukung atau tidak mendukung, tidak mungkin.,” ujar Achmad Fauzi menanggapi pertanyaan Cawabup Unais Ali Hisyam.
Menurutnya, penerima bantuan pemerintah kepada masyarakat itu sudah ditentukan berdasarkan Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak bisa diotak-atik oleh pemerintah daerah.
“Kita tidak mencoret siapapun, jangankan mencoret yang benar, yang salahpun tidak bisa dicoret, karena datanya memang dari DTKS. Makanya harus dipelajari DTKS itu apa pak kiai,” jelas Fauzi.
‘Tetapi (pengalihan bantuan itu, red), bisa terjadi misalnya di pemerintahan desa, tetapi jangan salah, hari ini, basis bantuan desa telah berbasis DTKS.” imbuhnya.
Pihaknya menyambut baik jika paslon 01 memiliki keinginan bagaimana caranya agar bantuan ini tepat sasaran.
“Saya menyambut baik dan menghargai itu. Bahkan kami juga sudah Hearing ke kementerian sosial untuk mengganti data yang dinilai tidak tepat sasaran tersebut agar tepat sasaran,” tandasnya.
