Bogor- Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Ke-79 yang jatuh pada 10 November 2024, Sosial Bisnis Center (SBC) Kabupaten Bogor menggelar diskusi santai yang dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, aktivis, dan perwakilan organisasi masyarakat (Ormas). Acara ini bertujuan untuk menjaring ide, gagasan, serta pemikiran dari berbagai pihak mengenai masa depan Kabupaten Bogor, khususnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang semakin dekat.
Ketua SBC, Burhanni, dalam sambutannya menyampaikan bahwa diskusi ini digelar untuk memberikan ruang bagi semua pihak, terutama tokoh masyarakat, untuk menyampaikan pemikirannya. Menurutnya, momen Hari Pahlawan yang bertepatan dengan Pilkada menjadi kesempatan yang tepat untuk memberikan kontribusi berupa pemikiran yang positif dan konstruktif.
“Acara ini bukan hanya sebagai forum berbagi pendapat, tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan masukan bagi calon pemimpin yang akan datang,” jelas Burhanni.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Burhanni menegaskan bahwa forum ini tidak dimaksudkan untuk memihak atau mendukung salah satu pasangan calon Bupati, melainkan untuk membuka ruang bagi semua peserta untuk memberikan pemikiran yang bisa menjadi rekomendasi bagi pemimpin yang akan memimpin Kabupaten Bogor ke depan.
“Semua pemikiran yang hadir di sini akan menjadi bahan pertimbangan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan lebih transparan,” tambahnya.
Ketua Gibas Kabupaten Bogor, Heri Darmawan, mengungkapkan pentingnya transparansi dan pengawasan yang lebih efektif dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Menurutnya, sebagai kontrol sosial, masyarakat harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengawasi kebijakan pemerintah.
“Kita harus punya pengetahuan yang merata agar kita dapat mengontrol jalannya pemerintahan dengan baik. Hal ini penting agar pemerintah daerah dapat berjalan dengan transparansi dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Heri.
Sementara itu, Adi Prabowo, seorang tokoh muda, mengusulkan agar pemerintah Kabupaten Bogor segera mendirikan Pusat Informasi Bisnis Terpadu (PIBT). Dengan adanya PIBT, ia meyakini bahwa potensi ekonomi Kabupaten Bogor dapat berkembang dengan pesat.
“Dengan PIBT, kita bisa mengembangkan seluruh potensi daerah ini, dan dengan sendirinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat,” jelas Adi.
Dalam diskusi ini, berbagai tokoh juga menyoroti masalah pendidikan di Kabupaten Bogor. Ketua PWI Kabupaten Bogor, Dedy Firdaus, misalnya, mendorong pemimpin yang akan datang untuk memperhatikan sektor pendidikan dengan lebih serius. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pendirian universitas di Kabupaten Bogor. “Dengan jumlah penduduk hampir 6 juta, sangat disayangkan Kabupaten Bogor belum memiliki universitas. Pendirian universitas akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini,” ujar Dedy.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) Kabupaten Bogor, Yudi, juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketimpangan yang terjadi hampir di semua sektor di Kabupaten Bogor. Ia menilai bahwa lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab ketimpangan tersebut.
“Kurangnya pengawasan di berbagai sektor, terutama dalam pelaksanaan proyek pemerintah, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketimpangan ini,” kata Yudi.
Terkait masalah ketimpangan di sektor pendidikan, Ketua Forum Guru Muhammadiyah Kabupaten Bogor, Abie Nasihk, mengusulkan agar pemekaran wilayah menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah pelosok.
“Minimnya pengawasan di pelosok Kabupaten Bogor menyebabkan kualitas pendidikan di daerah tersebut masih rendah. Pemekaran wilayah akan memudahkan pengawasan dan mempercepat perbaikan kualitas pendidikan,” ujar Abie.
Heri Darmawan, Ketua Gibas, menambahkan pentingnya pelatihan pengawasan bagi masyarakat dan organisasi masyarakat. “Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan pemerintah. Oleh karena itu, pelatihan pengawasan harus dilakukan agar pengetahuan kita sejalan dengan apa yang diawasi,” ungkapnya. Ia juga mengusulkan agar konsep pengawasan dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, ormas, dan masyarakat, agar hasil pengawasan menjadi lebih efektif dan memiliki dampak yang lebih besar. “Jika masing-masing bergerak sendiri-sendiri, tentu pengawasan yang dilakukan akan kurang maksimal. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara sinergis,” tambahnya.
Diskusi yang berlangsung penuh antusias ini diakhiri dengan kesepakatan bahwa peran masyarakat dalam mengawasi pemerintah sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Beberapa solusi yang diusulkan oleh peserta diskusi, seperti pembentukan Pusat Informasi Bisnis Terpadu, pendirian universitas, serta pemekaran wilayah, diharapkan dapat menjadi perhatian bagi calon pemimpin Kabupaten Bogor yang akan datang.
Diharapkan, dengan adanya diskusi semacam ini, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Bogor ke depan, serta menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Penulis : Rahman
