Blitar, Detikzone.id – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Blitar menggelar Forum Reboan dengan tema “Bagaimana Peran APH dalam Pengawasan Eksploitasi Tambang di Blitar?” di Sekretariat PC PMII Blitar, Rabu, 29 Januari 2025, malam.
Forum yang dihadiri puluhan kader PMII dari berbagai kampus di Blitar Raya itu dipimpin oleh Ketua PC PMII Blitar, Muhammad Thoha Ma’ruf.
Dalam diskusi tersebut, para peserta membahas berbagai isu terkait dampak eksploitasi penambangan yang semakin marak di wilayah Blitar dan pentingnya peran Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menegakkan aturan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Thoha Ma’ruf berharap agar APH lebih tegas dalam menangani pelanggaran yang terjadi di sektor tambang, mengingat dampaknya yang sangat besar bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.
Acara ini menjadi wadah bagi para kader PMII untuk menyuarakan kepedulian mereka terhadap isu-isu sosial yang ada di sekitar Blitar, khususnya.
Thoha menyampaikan, pengambilan tema tersebut menindaklanjuti temuan dari PC PMII Blitar terkait eksploitasi tambang berupa pasir dan batu (sirtu) di wilayah Blitar yang merusak lingkungan.
“Blitar dilewati oleh sungai yang jadi aliran lahar Gunung Kelud, seperti Kali Putih dan Kali Bladak. Namun, pemanfaatan yang asal-asalan hanya akan memberi banyak mudharat daripada manfaatnya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Thoha menunjukkan potret di lapangan terkait kerusakan akibat eksploitasi tambang. Tanah longsor, kerusakan sawah petani, kerusakan jalan, polusi udara, jadi beberapa dampak buruk eksploitasi tambang.
“Bahkan, beberapa waktu lalu sampai ada orang yang meregang nyawa di lokasi pertambangan di Blitar. Kalau tidak diawasi secara ketat, bukan tidak mungkin ada nyawa manusia lagi yang melayang,” ujar pria jebolan Fakultas Pertanian Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar ini.
Oleh karena itu, PC PMII Blitar mendesak aparat penegak hukum (APH) di Blitar untuk tegas dalam menegakkan aturan terkait pemanfaatan tambang. Karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat Bumi Penataran.
PMII mendesak APH melakukan patroli dan inspeksi secara berkala di kawasan wilayah lahar (KWL). APH juga didesak melakukan penertiban aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin sesuai peraturan yang berlaku.
“Apabila aktivitas tambang yang menyalahi aturan tetap berjalan, maka aparat penegak hukum telah gagal dalam menjalankan tugasnya. Lebih baik mundur saja dari jabatannya,” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan tambang harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Pertambangan menggunakan alat manual dinilai lebih meminimalisir dampak buruk dibandingkan menggunakan alat berat, seperti ekskavator.
“Jangan sampai yang mendapatkan untung malah masyarakat luar Blitar. Karena setelah kami tracking, ada beberapa perusahaan yang beralamat di luar Blitar. Sedangkan yang terkena imbas buruk, seperti jalan rusak dan debu kita (masyarakat Blitar),” pungkasnya.
Penulis : Basuki
