Sumenep- Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto menghadiri Forum Konsultasi Publik dalam rangka Rancangan Awal (Ranwal) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, yang diadakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pada kesempatan itu, Kepala Bappeda, Arif Formanto memberikan masukan masukan positif dan mengusulkan berbagai program pembangunan.
Masukan tersebut sebagai upaya meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kabupaten Sumenep secara geografis terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, tentu saja membutuhkan perhatian terutama untuk wilayah kepulauan, dalam penyediaan infrastruktur dasar dan penunjang konektivitas yang mumpuni menjadi tantangan utama,” ujar Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep Arif Firmanto, Sabtu (01/02/2025).
Kabappeda Sumenep menyambut baik acara yang diselenggarakan di Pemprov Jatim itu sebagai langkah positif, dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam mencapai tujuan pembangunan yang merata khususnya di Kabupaten Sumenep.
Melalui Ranwal RKPD 2026 beberapa masukan program Kabupaten Sumenep untuk mendapat dukungan pemerintah, di antaranya sumber daya air, bidang kesehatan, pengembangan wilayah/daerah kepulauan, peningkatkan infrastruktur yang mendukung konektivitas, seperti reaktivasi air strip Masalembu, percepatan Bandara Kangean, dan kegiatan provinsi agar turut memprioritaskan lokasi di kepulauan.
“Forum ini momentum penting untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah, pusat dan provinsi, dalam rangka memastikan keselarasan antara kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan daerah,” jelasnya.
Arif Firmanto menyatakan, pembangunan dalam perencanaannya sangat penting menerapkan prinsip partisipasi publik, supaya program pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Oleh sebab itu, Arif menegaskan, pembangunan di segala sektor berhasil jika tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tetapi pada sinergi dengan elemen masyarakat, dunia usaha dan akademisi.
“Pemerintah dan elemen masyarakat hendaknya saling mengintregasikan pemikiran untuk mempercepat pembangunan daerah, pada umumnya seluruh Kabupaten atau Kota di Jawa Timur agar lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur 2026 yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Jumat (31/01/2025) kemarin, diikuti 29 instansi, termasuk perangkat daerah lingkup Pemprov Jatim, Bappeda kabupaten/kota di Jawa Timur, akademisi, ormas, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, mitra pembangunan, dan instansi vertikal/lembaga semi pemerintah.
Pada acara itu dilakukan penandatanganan berita acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur 2026 oleh perwakilan peserta.
Penulis : ***
