Pemborosan Ditengah Refocusing, DPKPP Probolinggo Anggarkan Rp 520 Juta untuk Satu Unit Mobil Dinas Baru

Jumat, 25 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Probolinggo — Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Probolinggo berencana membeli satu unit mobil dinas baru dengan anggaran fantastis sebesar Rp 520.000.000 (Lima ratus dua puluh juta rupiah).

Informasi tersebut tercantum dalam laman resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Foto: Kantor Pokja BPBJ Probolinggo, Jl. Raya Dringu, Kec. Dringu

Dalam rincian dokumen, tertulis bahwa pengadaan mobil dinas ini diperuntukkan bagi pejabat eselon II. Namun, jenis dan spesifikasi kendaraan tidak dijelaskan secara rinci, termasuk tipe dan warnanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pengadaan kendaraan dinas tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2025, dengan metode pemilihan E-Purchasing. Jadwal pelaksanaan kontrak direncanakan berlangsung pada Februari 2025.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Probolinggo, Abdi Utomo, menyatakan bahwa pengumuman di SIRUP merupakan informasi awal kepada publik berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dari masing- OPD.

“Mengenai spesifikasi secara detail, itu dituangkan lengkap di dokumen persiapan pengadaan milik OPD yang bersangkutan. Untuk informasi teknisnya, silakan konfirmasi langsung ke OPD terkait,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (24/07/2025).

Sementara itu, saat hendak dimintai konfirmasi terkait urgensi dan alasan pengadaan tersebut, Kepala DPKPP Kabupaten Probolinggo, Roby Siswanto, belum memberikan jawaban.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi yang dilakukan tidak mendapat respon.

Rencana pembelian mobil dinas ini menuai sorotan dari berbagai kalangan, mengingat masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang dinilai lebih mendesak, terutama dalam bidang infrastruktur pemukiman dan penataan kawasan kumuh.

Penulis : Moch Solihin

Berita Terkait

Owner CV Ayunda H. Bambang Budianto Ucapkan Selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke-66, Dukung Kejaksaan yang Berkeadilan dan Modern
DBHCHT Jadi Penopang Layanan Kesehatan, Pemkab Situbondo Gelontorkan Rp26,24 Miliar untuk Jaminan Kesehatan dan Kader Posyandu
Pemkab Situbondo Pastikan Dana DBHCHT Tepat Sasaran, Buruh Tani dan Buruh Rokok Jadi Fokus
Sambut HUT RI Ke-81, Semangat Gotong Royong Warga RW 05 Dander Ketami Kobarkan Nasionalisme Lewat Kerja Bakti
Bupati Sumenep Pasang Alarm Integritas, Kepala Inspektorat Baru Diminta Perketat Pengawasan dan Cegah Penyimpangan
Menakar Ketegasan Polisi di Pusaran Perjudian Kediri: Komitmen Kamtibmas atau Sekadar Retorika?
LSM PIAR Desak Audit Aset Daerah yang Dijadikan Dapur SPPG, Minta BPPKAD dan BGN Bertindak
Dobrak Layanan Digital, Pemkot Probolinggo Luncurkan Super App B Link dan Gelar PPID Awards 2026

Berita Terkait

Senin, 20 Juli 2026 - 17:39 WIB

Owner CV Ayunda H. Bambang Budianto Ucapkan Selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke-66, Dukung Kejaksaan yang Berkeadilan dan Modern

Senin, 20 Juli 2026 - 16:21 WIB

Pemkab Situbondo Pastikan Dana DBHCHT Tepat Sasaran, Buruh Tani dan Buruh Rokok Jadi Fokus

Minggu, 19 Juli 2026 - 15:31 WIB

Sambut HUT RI Ke-81, Semangat Gotong Royong Warga RW 05 Dander Ketami Kobarkan Nasionalisme Lewat Kerja Bakti

Sabtu, 18 Juli 2026 - 19:23 WIB

Bupati Sumenep Pasang Alarm Integritas, Kepala Inspektorat Baru Diminta Perketat Pengawasan dan Cegah Penyimpangan

Sabtu, 18 Juli 2026 - 19:07 WIB

Menakar Ketegasan Polisi di Pusaran Perjudian Kediri: Komitmen Kamtibmas atau Sekadar Retorika?

Berita Terbaru