Pemborosan Ditengah Refocusing, DPKPP Probolinggo Anggarkan Rp 520 Juta untuk Satu Unit Mobil Dinas Baru

Jumat, 25 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Probolinggo — Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Probolinggo berencana membeli satu unit mobil dinas baru dengan anggaran fantastis sebesar Rp 520.000.000 (Lima ratus dua puluh juta rupiah).

Informasi tersebut tercantum dalam laman resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Foto: Kantor Pokja BPBJ Probolinggo, Jl. Raya Dringu, Kec. Dringu

Dalam rincian dokumen, tertulis bahwa pengadaan mobil dinas ini diperuntukkan bagi pejabat eselon II. Namun, jenis dan spesifikasi kendaraan tidak dijelaskan secara rinci, termasuk tipe dan warnanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pengadaan kendaraan dinas tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2025, dengan metode pemilihan E-Purchasing. Jadwal pelaksanaan kontrak direncanakan berlangsung pada Februari 2025.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Probolinggo, Abdi Utomo, menyatakan bahwa pengumuman di SIRUP merupakan informasi awal kepada publik berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dari masing- OPD.

“Mengenai spesifikasi secara detail, itu dituangkan lengkap di dokumen persiapan pengadaan milik OPD yang bersangkutan. Untuk informasi teknisnya, silakan konfirmasi langsung ke OPD terkait,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (24/07/2025).

Sementara itu, saat hendak dimintai konfirmasi terkait urgensi dan alasan pengadaan tersebut, Kepala DPKPP Kabupaten Probolinggo, Roby Siswanto, belum memberikan jawaban.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi yang dilakukan tidak mendapat respon.

Rencana pembelian mobil dinas ini menuai sorotan dari berbagai kalangan, mengingat masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang dinilai lebih mendesak, terutama dalam bidang infrastruktur pemukiman dan penataan kawasan kumuh.

Penulis : Moch Solihin

Berita Terkait

Tingkatkan Kenyamanan Nelayan, UPT PPP Tamperan Renovasi dan Pasang Tenda di Area Bongkar Muat
Harlah ke-66 PMII, Bupati Sumenep Dorong Gerakan Mahasiswa Lebih Progresif Hadapi Tantangan Zaman
Pemkab Sumenep Perkuat Sistem Aduan Digital hingga Desa
Harlah ke-66 PMII, PKDI Sumenep Serukan Peran Mahasiswa Jadi Garda Perubahan
Gerakan ASRI Lewat Jumat Bersih Kembali Digelar Pemkab Sumenep, Sasar Wilayah Barat Kota
Horor Sungai Sampean Baru Kembali Memakan Korban
Dispendikbud Kota Probolinggo Bantah Dugaan Monopoli Pengadaan ATK dan EO
Fraksi PDIP Sumenep Kompak Gowes, Tunjukkan Keteladanan Dukung Kebijakan Hemat BBM Daerah

Berita Terkait

Minggu, 19 April 2026 - 12:33 WIB

Tingkatkan Kenyamanan Nelayan, UPT PPP Tamperan Renovasi dan Pasang Tenda di Area Bongkar Muat

Sabtu, 18 April 2026 - 00:18 WIB

Harlah ke-66 PMII, Bupati Sumenep Dorong Gerakan Mahasiswa Lebih Progresif Hadapi Tantangan Zaman

Sabtu, 18 April 2026 - 00:08 WIB

Pemkab Sumenep Perkuat Sistem Aduan Digital hingga Desa

Jumat, 17 April 2026 - 23:57 WIB

Harlah ke-66 PMII, PKDI Sumenep Serukan Peran Mahasiswa Jadi Garda Perubahan

Jumat, 17 April 2026 - 20:17 WIB

Gerakan ASRI Lewat Jumat Bersih Kembali Digelar Pemkab Sumenep, Sasar Wilayah Barat Kota

Berita Terbaru