Kediri, detikzone.id – Puluhan massa Aktivis Relawan Kesehatan Indonesia (REKAN Indonesia Jatim) bersama Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Swadaya Hidup Sejahtera (GPM Swahira) menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Selasa pagi (19/08) pukul 10.00 WIB.
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam proses rekrutmen perangkat desa.
Dipimpin Bagus Romadhon, Ketua REKAN Indonesia Jatim selaku koordinator lapangan (Korlap) dan Arif Fatikunnada, Ketua GPM Swahira sebagai orator, massa membawa berbagai atribut protes, termasuk banner besar bertuliskan:
“PERIKSA KEMBALI KEPALA DESA se-KEC. MOJO. KKN PROSES REKRUTMEN PERANGKAT DESA.”
dan
“SEGERA NONAKTIFKAN 3 KEPALA DESA KASUS KKN REKRUTMEN PERANGKAT DESA.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Demonstran juga sempat membakar ban sebagai simbol protes dan kekecewaan terhadap kinerja kepala desa serta aparatur desa yang dianggap menyimpang dari aturan.
Di sisi lain, peserta aksi turut memasang atribut bergambar karakter dari serial anime One Piece pada perangkat sound system sebagai bentuk ekspresi visual dari semangat perlawanan dan solidaritas.
Dalam keterangan persnya, Bagus Romadhon menegaskan bahwa aksi ini adalah langkah awal dari rangkaian aksi lanjutan yang akan terus digelar jika tuntutan mereka tidak segera direspons.
“Kami menuntut agar tiga kepala desa yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim segera dinonaktifkan. Jika tidak, kami akan turun aksi damai berjilid-jilid di Kabupaten Kediri,” tegasnya.
Bagus juga menyinggung indikasi aliran dana yang diduga tidak hanya berhenti pada Paguyuban Kepala Desa (PKD).
“Kami menduga Pak Lurah itu tidak hanya menerima uang yang disetorkan kepada PKD. Pasti ada uang bensin dan sebagainya. Ini yang harus diusut tuntas,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa pihaknya akan segera melayangkan surat resmi kepada Kapolda Jawa Timur, dan berencana menggelar aksi damai lanjutan ke Pemerintah Kabupaten Kediri keesokan harinya.
“Setelah ini kita akan bersurat ke Kapolda Jawa Timur, dan besok kita akan aksi damai ke Pemkab. Bila tiga orang itu tidak dinonaktifkan oleh MasBup (Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana -red), kami akan lakukan aksi berjilid-jilid,” tambahnya dengan nada tegas.
Demonstrasi ini direncanakan berlangsung selama dua hari, hari ini dan besok. Untuk aksi lanjutan pada Rabu, 20 Agustus 2025, massa akan menggelar demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri.
Tak hanya itu, kritik juga diarahkan kepada camat dan jajaran perangkat desa.
“Saya minta Pak Camat menindak tegas perangkat desa yang tidak aktif di balai desa. Jangan sampai digaji negara tapi tak memberi pelayanan ke masyarakat. Kami juga mohon agar masyarakat penerima DTSEN benar-benar diverifikasi, karena masih banyak warga kurang mampu yang BPJS-nya nonaktif,” kata Bagus.
Ia menyebut pihaknya menemukan adanya ketimpangan dalam distribusi layanan BPJS, yang mengarah pada dugaan penyalahgunaan hak oleh keluarga aparatur desa.
“Ada kejanggalan. Putra salah satu perangkat desa di Kecamatan Mojo justru memiliki BPJS pemerintah aktif. Ini menimbulkan dugaan kuat bahwa saudara atau keluarga perangkat desa lainnya juga bisa saja menerima BPJS bantuan pemerintah, padahal masih banyak warga miskin yang tidak mendapatkan,” pungkasnya.
Aksi berlangsung selama lebih dua jam, berjalan lancar dan tertib dengan pengamanan dari aparat TNI dan POLRI. Namun demikian, tidak ada satu pun perwakilan dari Kantor Kecamatan Mojo yang menemui massa aksi hingga unjuk rasa usai.
Penulis : Bimo
