Probolinggo – Gelombang aksi demonstrasi buruh yang terus meluas di berbagai daerah kini mulai mengusik ketenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Situasi tersebut membuat Pemkab terlihat waspada bahkan terkesan panik, hingga mengambil langkah cepat dengan mengumpulkan tiga paguyuban besar serikat buruh untuk berdiskusi, Senin (1/9/2025).
Pertemuan darurat yang digelar di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo itu menghadirkan perwakilan dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI), dan Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi).
Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo, dr. Anang Budi Yoelijanto, menegaskan bahwa langkah ini merupakan arahan langsung dari pimpinan daerah untuk membuka ruang komunikasi dengan elemen buruh, sekaligus meredam potensi meluasnya aksi massa di wilayah Probolinggo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Paling tidak kita melakukan mitigasi untuk mengurangi risiko dan dampak buruk dari suatu bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh manusia, agar kondisi Kabupaten Probolinggo tetap aman,” ungkap dr. Anang.
Meski mencoba menenangkan situasi, Pemkab juga tak menutup mata terhadap potensi provokasi yang dapat memicu konflik horizontal. Oleh karena itu, dr. Anang mengimbau masyarakat Probolinggo agar tidak terjebak dalam arus provokasi maupun ikut dalam aksi demonstrasi yang berpotensi memperkeruh suasana.
“Pemerintah daerah berharap masyarakat tidak terprovokasi, apalagi ikut dalam aksi unjuk rasa. Hal itu hanya akan memperburuk konflik, merusak kedamaian batin, dan berdampak pada kesehatan mental masyarakat,” tandasnya.
Langkah Pemkab Probolinggo ini menandakan bahwa tensi gerakan buruh tidak bisa lagi dianggap sepele. Dengan semakin luasnya aksi unjuk rasa di berbagai daerah, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas keamanan sekaligus menjawab tuntutan buruh yang semakin nyaring terdengar.
Penulis : Moch Solihin
