PROBOLINGGO, detikzone.id – Ironi tajam kembali mencuat dari lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Jawa Timur. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin terhimpit, Pemkab justru memamerkan gaya hidup hedon dengan menggelontorkan anggaran sekitar Rp 3 miliar untuk pembelian mobil dinas baru.
Berdasarkan data dari laman resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, tercatat sejumlah unit mobil dinas baru dibeli menggunakan uang rakyat, di antaranya:
Veloz 1.5 MT seharga Rp 857.400.000, The All-New Santa Fe Prime 2.5 GDi senilai Rp 702.900.000, serta New Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSA (Non Premium Color) dengan harga Rp 1.262.000.000.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Total anggaran fantastis tersebut mencapai Rp 3 miliar lebih.
Satuan Kerja : Bagian Umum
Paket : 58170852 – Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Metode Pemilihan : E-Purchasing
Pagu RUP : Rp. 3.050.193.000,00
ID RUP Lama : 54055696
Histori Kaji Ulang RUP : 58170852, 55980121, 55751362, 54055696 (diurutkan dari Kode RUP baru ke Kode RUP lama)
Sementara itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo, Yuanita, saat dikonfirmasi belum memberikan klarifikasi resmi.
“Ngapunten nggih mas, saya lagi kesripahan. Saged di hari kerja nggih, ngapunten sebelumnya,”
ujar Yuanita singkat, Minggu (5/10/2025).
Tak hanya Bagian Umum, Dinas PKPP dan Dinas PPKAD juga dikabarkan ikut menikmati fasilitas mobil dinas baru.
Langkah “bagi-bagi kendaraan mewah” itu pun memicu kemarahan publik dan dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat yang sedang berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup.
Ketua LSM Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo, Lutfi Hamid, menilai kebijakan tersebut sangat tidak pantas dan mencerminkan sikap hedonisme pejabat daerah di tengah penderitaan rakyat.
“Ini pelecehan terhadap nurani publik. Saat rakyat kesulitan membeli beras, mereka malah sibuk membeli mobil mewah. Uang rakyat seharusnya digunakan untuk kepentingan mendesak seperti pertanian, kesehatan, dan infrastruktur, bukan untuk memanjakan pejabat,” tegasnya.
Kritik terus bergulir di berbagai kalangan masyarakat. Warga menilai langkah Pemkab ini menunjukkan minimnya empati dan kepekaan sosial para pejabat terhadap kondisi riil masyarakat Probolinggo yang masih berjuang di bawah tekanan ekonomi pasca-pandemi.
Publik menunggu jawaban resmi Pemkab Probolinggo, apakah kemewahan lebih penting daripada kesejahteraan rakyatnya sendiri.
Penulis : Moch Solihin
