SUMENEP– Program Makan Gizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep kembali menuai sorotan tajam. Program unggulan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto demi menekan angka stunting dan meningkatkan gizi anak-anak sekolah itu, justru diduga dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk meraup keuntungan pribadi.
Informasi yang dihimpun Detikzone dan tim menyebutkan adanya indikasi permainan licik antara koordinator wilayah (korwil) dan mitra pelaksana dalam proses pengadaan serta pembelanjaan bahan baku makanan. Dugaan praktik curang tersebut dinilai mencederai amanat Presiden yang menekankan transparansi, kejujuran, dan dedikasi dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
“Ini bukan lagi soal teknis distribusi atau kualitas makanan, tapi soal moralitas pelaksana di lapangan yang bermain di balik nama program Presiden,” ujar salah satu sumber terpercaya Detikzone dan tim, Selasa (7/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sumber itu mengungkapkan bahwa permainan diduga terjadi pada mekanisme pembelian bahan baku seperti beras, telur, daging, dan sayur. Para pihak yang semestinya bekerja sama demi efektivitas program, justru dituding melakukan mark -up harga serta pengaturan suplai bahan dari vendor tertentu yang memiliki afiliasi dengan mereka.
Sejumlah penyedia bahan lokal di beberapa kecamatan mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pengadaan, padahal dalam pedoman pelaksanaan MBG, Presiden Prabowo telah menekankan penggunaan produk lokal untuk memberdayakan petani, nelayan, dan pelaku UMKM setempat.
Namun di lapangan, sejumlah sekolah dan pihak desa justru menerima bahan makanan yang tidak segar dan diduga berasal dari luar daerah. Harga pembelian bahan pokok juga dinilai tidak sepadan dengan kualitasnya.
“Telur datang dari luar kabupaten, padahal di sini banyak peternak lokal. Anehnya, harga pembeliannya juga lebih rendah dari harga pasar. Dari situlah mereka ambil keuntungan,” ungkap salah satu sumber.
Temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa ada pengendalian harga dan pasokan oleh pihak tertentu yang memanfaatkan program Presiden untuk kepentingan pribadi.
Minimnya pengawasan dari instansi teknis daerah, baik dari Dinas Pendidikan maupun lembaga pengawas internal, menjadi sorotan serius. Padahal pengawasan merupakan kunci agar anggaran digunakan sesuai sasaran.
Beberapa pihak menduga lemahnya pengawasan ini sengaja dibiarkan, agar permainan harga tidak terendus aparat penegak hukum.
“Kalau pengawasnya diam, bisa saja ada bagi hasil di balik meja. Karena ini program besar, uangnya pun besar,” kata T, seorang aktivis di Sumenep.
Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa Program Makan Gizi Gratis adalah misi kemanusiaan dan kebangsaan, bukan proyek politik atau ekonomi. Ia berulang kali mengingatkan agar program dijalankan jujur, efisien, dan penuh tanggung jawab.
Namun dugaan permainan di Sumenep justru dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanat Presiden.
“Kalau benar korwil dan mitra bermain di pembelanjaan bahan, berarti ini bentuk pengkhianatan terhadap Prabowo,” tegasnya.
Masyarakat kini mendesak Presiden Prabowo, Kementerian Sosial, dan Inspektorat Jenderal untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sumenep.
Publik juga meminta pemerintah daerah membentuk tim independen pengawasan yang melibatkan unsur masyarakat, akademisi, dan media agar data penggunaan anggaran dan vendor penyedia bisa diakses secara terbuka.
“Kami ingin program ini berjalan sebagaimana niat baik Presiden, bukan jadi ladang bancakan segelintir orang,” bebernya.
Program Makan Gizi Gratis seharusnya menjadi simbol keberpihakan negara kepada rakyat kecil, bukan ajang memperkaya diri. Jika dugaan permainan antara korwil dan mitra benar adanya, maka hal ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan dan visi Presiden Prabowo.
Transparansi, integritas, dan keberanian menindak tegas oknum pelaku menjadi kunci mengembalikan marwah program nasional ini agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak Indonesia, bukan oleh kantong pribadi para pejabat dan pengusaha nakal di daerah.
Upaya konfirmasi ke pihak terkait masih dalam kesulitan hingga berita ini diterbitkan.
Penulis : Redaksi
