SUMENEP — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus menunjukkan komitmennya dalam memulihkan kehidupan warga terdampak gempa bumi di Pulau Sapudi. Penyerahan bantuan tahap pertama yang dilakukan pada 18 Oktober 2025 diprioritaskan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan dengan kategori rusak sedang, rusak berat, dan sangat berat.
Bantuan tersebut diberikan dengan mekanisme berbeda sesuai tingkat kerusakan. Untuk rumah rusak sedang, warga menerima bantuan dalam bentuk uang tunai. Sementara itu, bagi rumah rusak berat, sebagian mendapatkan bantuan tunai dan sebagian lagi berupa perbaikan fisik (rehabilitasi). Sedangkan bagi rumah yang tergolong rusak sangat berat, pemerintah memberikan bantuan berupa pembangunan rumah baru sesuai ketentuan yang berlaku.
Secara keseluruhan, bantuan tahap pertama yang telah dan sedang direalisasikan berjumlah 106 unit rumah, seluruhnya merupakan bantuan stimulan untuk meringankan beban masyarakat terdampak bencana gempa bumi di wilayah Sumenep.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah penyelesaian tahap pertama, pemerintah daerah kini bersiap menyalurkan bantuan tahap kedua dalam waktu dekat. Bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, melalui pos belanja tidak terduga serta sumber lain yang bersifat mengikat, seperti partisipasi dunia usaha dan masyarakat. Langkah ini menjadi bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep, Ach. Laili Maulidy, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mempersiapkan bantuan tahap dua bagi warga terdampak, termasuk proses assessment tahap kedua yang hingga kini masih terus berlangsung.
“Bantuan stimulan tahap dua sudah disiapkan bagi warga yang dokumennya lengkap. Prinsip utama kami adalah kecepatan dan ketepatan agar masyarakat segera bisa menempati rumah yang aman,” ujarnya, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, bantuan tahap dua akan disalurkan dalam bentuk stimulan non-tunai yang langsung ditransfer ke rekening penerima manfaat. Dengan sistem tersebut, transparansi dan ketepatan sasaran dapat lebih terjamin.
“Apabila warga telah melengkapi berkas persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan valid, maka bantuan segera ditransfer ke rekening masing-masing,” jelasnya.
Mantan Kasatpol PP ini menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya sebatas membangun kembali rumah yang rusak, melainkan juga memulihkan kehidupan, semangat, dan produktivitas warga.
“Kami pastikan warga terdampak gempa segera memperoleh bantuan sesuai tingkat kerusakannya, supaya mereka bisa kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman,” tambahnya.
Pihaknya juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mempercepat proses pemulihan. Ia menyebut bahwa keberhasilan tahap pertama tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Pada tahap pertama, banyak pihak yang ikut terlibat, seperti Pemprov Jatim, Baznas, pengusaha rokok, pengusaha properti, paguyuban warga Madura di Papua, hingga pengusaha tambak. Ini bukti bahwa kepedulian sosial di Sumenep masih sangat kuat,” ungkapnya.
Menurutnya, semangat gotong royong dan solidaritas sosial merupakan kunci utama dalam mempercepat pemulihan kehidupan warga pascabencana.
“Kepedulian masyarakat bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga semangat membangun kembali harapan. Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperbaiki rumah dan menata kehidupan yang lebih baik,” tutupnya.
Program pemulihan pascabencana seperti ini menjadi contoh nyata sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
Bukan sekedar menyalurkan dana, melainkan juga menghidupkan kembali semangat, kemandirian, dan harapan warga di wilayah terdampak bencana.
Penulis : Redaksi
