SUMENEP — Sederet belanja bernilai fantastis di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep kembali mamantik buah bibir publik. Bagaimana tidak, selain Belanja Hibah Barang Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD bernilai miliaran rupiah dan Belanja Modal Buku Umum Ilmu Pengetahuan bertajuk “20 Jalan Keberuntungan dan 20 Penyebab Kerugian dalam Pandangan Al-Qur’an” yang menelan anggaran ratusan juta rupiah, muncul pula Belanja Hibah Barang Personal Computer (PC) untuk SMP Swasta Tahun Anggaran 2025 dengan nilai ratusan juta rupiah yang dinilai berpotensi bermasalah.
Belanja hibah tersebut tercatat sebagai Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik SMP Swasta.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh Media ini, paket pengadaan PC itu memiliki spesifikasi cukup tinggi, yakni prosesor Intel Core i7-9700, RAM 8 GB DDR4, HDD 2 TB, VGA NVIDIA GeForce GT 730 2 GB, layar 21,5 inci, dilengkapi DVD RAMbo, keyboard, mouse, serta sistem operasi Microsoft Windows 10 Home.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Besarnya anggaran serta spesifikasi perangkat tersebut memunculkan tanda tanya terkait urgensi, sasaran penerima, serta mekanisme distribusi hibah ke SMP swasta.
Hingga kini, belum ada penjelasan terbuka mengenai jumlah unit yang akan dibelanjakan, sekolah penerima, maupun dasar perhitungan harga satuan dalam pengadaan tersebut.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra, terkait sederet belanja hibah dan belanja modal pada tahun anggaran 2025 tersebut belum membuahkan hasil.
Pejabat yang dikenal cuek itu memilih enggan memberikan tanggapan, meskipun telah dihubungi berulang kali.
Sikap diam kepala dinas ini semakin memperkuat sorotan publik, mengingat seluruh belanja pendidikan bersumber dari keuangan negara yang semestinya dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Saat ini, media ini bersama tim masih melakukan penelusuran lebih lanjut serta mengantongi sejumlah dokumen belanja lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025. Klarifikasi resmi dari pihak terkait terus diupayakan guna memastikan tidak adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Penulis : Redaksi
