Oleh : Muhammad Yahya Ayyasy, STMIK Tazkia
Di tengah pesatnya perkembangan industri keuangan syariah, sebuah pertanyaan fundamental sering kali muncul di tengah masyarakat: apakah ekonomi Islam benar-benar sebuah sistem yang berdiri sendiri, atau sekadar ilmu ekonomi konvensional yang diganti istilahnya agar berkesan islami? Pertanyaan ini menjadi penting karena banyak orang yang menganggap perbedaan keduanya hanya sebatas formalitas akad atau istilah teknis semata. Padahal, jika ditelisik lebih dalam hingga ke akar filosofisnya, ekonomi Islam dibangun di atas fondasi dan metodologi yang jauh berbeda dari ilmu ekonomi Barat arus utama.
Perbedaan mendasar ini bermula dari cara pandang terhadap sumber pengetahuan. Jika ekonomi konvensional yang lahir dari era pencerahan Barat bertumpu sepenuhnya pada rasionalisme akal dan pengamatan indrawi, ekonomi Islam menempatkan wahyu Ilahi sebagai sumber utama pengetahuan. Dalam tradisi keilmuan Islam, wahyu tidak pernah mengesampingkan peran akal dan logika. Sebaliknya, wahyu bertindak sebagai pemandu agar pembacaan manusia terhadap realitas ekonomi tetap berjalan di atas koridor keadilan dan kebenaran mutlak.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Secara metodologis, penentuan hukum dan prinsip ekonomi dalam Islam menggunakan hirarki sumber yang sangat teratur. Rujukan pertama dan utama adalah Al-Qur’an yang berisi prinsip-prinsip universal, seperti larangan penindasan, perintah berbuat adil, serta pengharaman riba. Prinsip-prinsip ini kemudian dirinci melalui Sunnah Rasulullah SAW. Ketika menghadapi dinamika zamannya, para ulama menggunakan kesepakatan atau ijma’, serta metode analogi atau qiyas. Untuk merespons kerumitan transaksi keuangan modern saat ini, ruang ijtihad terbuka luas melalui berbagai perangkat hukum seperti maslahah mursalah dan istihsan, selama tidak bertentangan dengan dalil syariat.
Hal inilah yang membedakan anatomi ilmu ekonomi Islam dan Barat. Ekonomi konvensional umumnya mengklaim dirinya sebagai ilmu yang bebas nilai atau positif, di mana fokus utamanya adalah mempelajari bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memuaskan keinginan yang tidak terbatas. Sementara itu, ekonomi Islam memandang bahwa ilmu ekonomi tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai moral. Ekonomi Islam berupaya mengintegrasikan dimensi positif yang menjelaskan fenomena sebagaimana adanya, sekaligus dimensi normatif yang menuntun bagaimana perilaku ekonomi seharusnya dijalankan demi mencapai kesejahteraan hakiki atau falah.
Perdebatan mengenai bagaimana membangun disiplin ilmu ekonomi Islam ini juga melahirkan berbagai arus pemikiran di kalangan para ekonom Muslim kontemporer. Gerakan besar seperti Islamisasi ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh para pemikir seperti Ismail Raji al-Faruqi dan Syed Muhammad Naquib al-Attas menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh mengekor begitu saja pada konsep-konsep ekonomi sekuler. Kehadiran berbagai mazhab, mulai dari Mazhab Iqtishaduna yang digagas Baqir as-Sadr, Mazhab Mainstream yang dipelopori Umer Chapra, hingga Mazhab Alternatif-Kritis, menunjukkan betapa dinamisnya dinamika intelektual dalam merumuskan jalan tengah antara doktrin agama dan fakta empiris.
Pada akhirnya, keberadaan metodologi yang kokoh menunjukkan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang mandiri. Sebagaimana pesan tersirat dalam Al-Qur’an Surah Al-Ma’idah ayat 48, setiap ajaran membawa syir’ah atau aturan normatif sekaligus minhaj atau jalan dan metode untuk mewujudkannya. Dengan demikian, keberadaan bank dan lembaga keuangan syariah bukan sekadar perubahan papan nama atau istilah transaksi dari bunga menjadi margin, melainkan cerminan dari sebuah epistemologi utuh yang bertujuan membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.







