BANGKALAN — Di saat Presiden Prabowo Subianto terus menggencarkan pesan ketegasan, disiplin, dan keteladanan moral bagi pejabat publik, publik Bangkalan justru diguncang oleh beredarnya sebuah video yang dinilai memalukan. Dua oknum anggota DPRD Bangkalan dari Fraksi Partai Gerindra, masing-masing berinisial RI (laki -laki dan APW, (perempuan) bersama beberapa orang diduga terlibat pesta minuman keras (miras) di sebuah tempat hiburan malam yang disebut-sebut sebagai klub malam.
Isu ini mencuat setelah sebuah video beredar luas di kalangan masyarakat dan media, yang menurut keterangan narasumber kepada redaksi, direkam pada pertengahan Desember 2025.
Video tersebut menampilkan suasana ruangan dengan lampu gemerlap khas tempat hiburan malam, diiringi musik keras dan nuansa pesta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rekaman itu, tampak sejumlah pria dan wanita tengah berjoget. Dua sosok yang disebut-sebut sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra terlihat berjoget santai dengan iringan lagu “Cinta Satu Malam”, memicu tafsir publik bahwa kegiatan tersebut merupakan pesta miras di diskotik.
Dugaan ini langsung menyulut reaksi keras masyarakat. Pasalnya, DPRD sebagai lembaga legislatif daerah seharusnya menjadi simbol keteladanan etika dan moral, bukan justru terseret ke dalam aktivitas yang dinilai bertentangan dengan norma kepatutan seorang wakil rakyat.
Sorotan semakin tajam karena kasus ini menyeret Partai Gerindra, partai pemenang pemilu sekaligus pengusung Presiden Prabowo Subianto.
Banyak pihak menilai, jika dugaan tersebut benar, maka ini menjadi tamparan keras terhadap upaya membangun citra pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin.
“Kalau ini benar terjadi, persoalannya bukan sekadar urusan pribadi. Ini bisa mencoreng wajah Gerindra secara nasional. Publik melihatnya sebagai ironi di tengah narasi keteladanan yang terus digaungkan Presiden Prabowo,” ujar HS, salah satu tokoh masyarakat Bangkalan.
Ia menegaskan, tidak boleh ada kesan pembiaran atau perlindungan terhadap kader partai yang terseret isu serius.
Menurutnya, penegakan etika harus dilakukan tanpa pandang bulu, terlebih terhadap wakil rakyat.
“Partai harus bersikap tegas, dan Presiden Prabowo tidak boleh diam,” lanjutnya.
Sejumlah pihak pun mendesak Badan Kehormatan DPRD Bangkalan, DPP Partai Gerindra, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara terbuka, agar persoalan ini tidak terus menjadi bola liar yang merusak kepercayaan publik.
Sementara itu, APW saat dikonfirmasi media ini membantah keras tudingan tersebut. Ia mengklaim bahwa video yang beredar merupakan video lama dan bukan diambil di diskotik maupun dalam suasana pesta miras.
“Itu video lama. Itu acara keluarga. Tidak ada pesta miras dan tidak di diskotik,” tegas APW.
Ia juga menyebut bahwa persoalan tersebut telah selesai dan sudah ditangani secara internal oleh DPRD Bangkalan serta partai politik yang menaunginya.
“Masalah ini sudah selesai dan sudah ditangani oleh lembaga DPRD dan partai,” ujarnya.
Terkait kembali beredarnya video tersebut, APW mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang menyebarkannya. Ia meminta agar sumber dan motif penyebaran video itu ditelusuri secara objektif.
“Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan. Silakan ditanyakan dari mana asalnya dan apa maksudnya menyebarkan,” katanya.
APW juga meminta agar proses klarifikasi dilakukan secara resmi melalui surat, termasuk kejelasan legalitas media.
“Kalau mau klarifikasi, silakan bersurat resmi ke saya dan sertakan legalitas media Detikzone. Baru kita atur jadwal klarifikasi. Biar beritanya resmi, bukan opini,” pungkasnya.
Di titik ini, publik tidak lagi sekadar menonton sebuah video, melainkan mengamati sikap kekuasaan. Cara partai dan lembaga menyikapi dugaan ini akan menjadi ukuran apakah etika benar-benar ditegakkan atau hanya menjadi ornamen pidato. Klarifikasi tertutup dan penyelesaian internal tidak cukup untuk menjawab kegelisahan publik yang telah terlanjur terbuka.
Jika kasus ini dibiarkan mengendap tanpa penjelasan yang jujur dan transparan, maka dampaknya akan melampaui Bangkalan. Kepercayaan terhadap wakil rakyat akan kembali terkikis, dan partai penguasa harus menanggung konsekuensi politiknya
Penulis : Redaksi
