SUMENEP — Gelombang penolakan terhadap rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan mengguncang Sumenep. Suara keberatan datang dari legislatif, dengan Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, menegaskan bahwa kebijakan ini berpotensi menambah beban masyarakat kecil yang masih berjuang di tengah tekanan ekonomi.
Politisi Partai Demokrat ini menekankan, kebijakan yang menyangkut hajat hidup rakyat harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat.
“Kami kasihan kepada masyarakat jika iuran BPJS Kesehatan masih dinaikkan. Kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil. Jangan sampai kebijakan ini justru menambah beban rakyat kecil,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mayoritas peserta mandiri BPJS di Sumenep berasal dari kalangan pekerja informal, nelayan, petani, hingga pelaku UMKM.
Mulyadi menilai, kenaikan iuran, sekecil apa pun, akan berdampak signifikan terhadap kemampuan bayar masyarakat. Ia pun mendesak adanya kajian komprehensif dan sosialisasi terbuka sebelum kebijakan diterapkan.
“Kesehatan adalah kebutuhan dasar. Jangan sampai ada masyarakat yang akhirnya menunggak atau bahkan keluar dari kepesertaan karena tidak sanggup membayar iuran,” imbuhnya.
Hingga saat ini, pihak BPJS Kesehatan Sumenep melalui Humas Ary Udiyanto menyampaikan bahwa belum ada keputusan resmi terkait kenaikan iuran.
“Untuk kenaikan iuran masih menunggu aturan. BPJS masih menunggu dari pemerintah,” katanya singkat.
Kritik DPRD ini menegaskan bahwa suara rakyat harus didengar sebelum kebijakan yang menyangkut hajat hidup banyak orang diterapkan.
Tekanan publik kini semakin kuat agar pemerintah pusat memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat kecil dan memastikan transparansi serta keadilan dalam setiap keputusan terkait BPJS.
Penulis : Redaksi
