PROBOLINGGO– Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan (Dispendik) kota Probolinggo tahun anggaran 2025 menjadi sorotan publik.
Berdasarkan data sistem Indonesia National Procurament Portal (Inaproc) ditemukan indikasi monopoli di mana sekitar 100 kegiatan belanja alat tulis kantor (ATK) dan jasa penyelenggaraan acara diduga dikuasai oleh perorangan.
Temuan ini memicu tanda tanya besar, mengingat total kegiatan belanja di dinas tersebut mencapai 669 paket,meliputi belanja makan minum (mamin), jasa konsultan, jasa konstruksi sekolah dan kantor, hingga pemeliharaan alat kantor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait dugaan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo,Siti Romlah saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp enggan memberikan jawaban klarifikasi.
Aliansi Madura Indonesia, (AMI) perwakilan Probolinggo,Dierel menilai temuan tersebut sebagai indikasi serius yang tidak boleh diabaikan. Ia menegaskan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya menjamin prinsip keterbukaan, persaingan sehat, serta akuntabilitas.
“Kalau benar satu pihak bisa menguasai puluhan hingga ratusan paket, ini patut diduga ada ketidakwajaran dalam prosesnya. Pengadaan itu bukan ruang untuk dikuasai segelintir orang,” ujar Dierel, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mencederai keadilan bagi pelaku usaha lain yang seharusnya memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti proses pengadaan.
“Harus ada audit yang transparan dan terbuka. Jangan sampai ada kesan pembiaran. Ini menyangkut uang negara dan kepentingan publik,” tegasnya.
Publik mendesak adanya transparansi dan evaluasi mendalam atas temuan data sistem Inaproc tersebut. Jika terbukti ada penguasaan paket oleh pihak tertentu, hal ini berpotensi melanggar prinsip keadilan dan persaingan sehat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Penulis : Moch Solihin
